DPRD Desak Pemprov NTT Segera Bentuk Komisi Informasi Publik

0
153

Foto: Jubir Fraks PAN, Cornelis Wengo ketika membacakan Pendapat Akhir Fraksinya

 

KUPANG. NTTsatu.com – Sejumlah Fraksi DPRD NTT mendesak pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera membentuk Komisi Informasi Publik di daerah ini.

Desakan itu disampaikan beberapa fraksi PRD NTT ketika menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Benlaja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 dalam sidang paripurna DPRD NTT di Kupang, Jumat, 27 November 2015 malam.

Fraksi Partai Amanat Nasional misalnya melalui juru bicaranya Cornelis Wengo menyatakan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik pasal 7 dan 8 mewajibkan informasi publik selain informasi yang dikecualikan.

“Begitu juga posisi NTT yang berada di batas negara, berciri kepulauan dengan tuntutan pemenuhan informasi yang semakin dinamis dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka Fraksi PAN mendesak pemerintah provinsi NTT untuk segera membentuk Komisi Informasi Publik tingkat provinsi untuk memenuhi tuntutan undang-undang dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi sekaligus sebagai lembaga penyelesaian sengketa,” tulis Fraksi PAN.

Terkait itu, Fraksi PAN juga mengusulkan kepada pemerintah provinsi NTT untuk menganggarkan dalam APBD tahun anggaran 2016 dana sebesar Rp 500 juta untuk kepentingan pembentukan wadah Komisi Informasi Publik Provinsi NTT tersebut.

Hal yang sama juga dikemukakan Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) memalui juju bicaraya John E. Pareira.

Menurut Fraksi NasDem, Nusa Tenggara Timur selama ini dinilai sebagai daerah yang sangat tertutup dalam akses keterbukaan informasi publik, sementara ruang untuk memberikan informasi publik belum tersedia dengan baik. Karena itu, Fraksi NasDem mendesak pemerintah provinsi NTT untuk segera membentuk Komisi Informasi Publik sebagaimana amanat UU Nomor 24 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Sidang Paripurna itu semua Fraksi menyatakan sepakat menerima Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Aggaran 2016 dan dua Ranperda lainnya masing-masing Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ranerda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan anak Balita untuk ditetapkan menjadi Ranperda.(bp)

Komentar ANDA?