DPRD Lembata Harapkan Pemda Segera Ajukan Ranperda PRJMD

0
204
Foto: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Yohanes Derosari

NTTsatu.com – KUPANG – Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), enam bulan setelah Kepala daerah dilantik Pemerintah Daerah (Pemda) harus segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembanungan Jangan Menegah Daerah (RPJMD) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Yohanes Derosari yang dihubungi di kantornya, Jumat, 04 Agustus 2017 menjelaskan, Dewan sudah menyampaikan   kepada pemerintah bahkan sudah diingatkan agar secepatnya mengajukan Ranperda RPJMD itu karena UU Nomor  23 tahun 2014 itu sangat mengingat. Jika tidak mentaati aturan itu  tepat waktu maka akan ada sanksinya.

“Kita di dewan tidak menghendaki adanya sanksi tersebut. Karena itu kita meminta kepada pemerintah agar paling lambat bulan Oktober sudah harus dibahas dan ditetapkan menjadi Perda RPJMD.

Hoat demikian sapaan akrab Yohanes Derosari ini berharap, mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Lembata sedang menyusun Ranperda tersebut sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati dan terlebih untuk kepentingan masyarakat Lembata.

Dia mengatakan, dalam agenda sidang dua ini, DPRD sudah meminta untuk bisa disampaikan, tetapi masih berproses. Karena itu, dewan masih menunggu kapan disampaikan oleh pemerintah kepada dewan.

“Kita berharap paling lambat bulan Oktober sudah harus diajukan untuk dibahas bersama karena pada bulan November nanti sudah harus difinalkan. (bp)

Komentar ANDA?