DPRD NTT Dukung Penuh Pembangunan Monumen Garuda Pancasila

0
184
Foto : Ketua DPRD NTT dan anggota DPRD NTT foto bersama pengurus Forum Pembauran Kebangsaan usai tatap muka, Selasa (6/6).

NTTsatu.com – KUPANG – Setelah Gagasan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk membangun Monumen Garuda Pancasila mendapat dukungan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, dukugan secara poltik juga muncul dari DPRD NTT termasuk dukungan anggaran.

“Kita dukung sepenuhnya dan kita minta FPK segera menyelesaikan mendesain proposal dan rencana anggaran biaya untuk dibahas bersama DPRD NTT dan pemerintah,” kata Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dalam pertemuan antara DPRD NTT dan FPK di Ruang Rapat Pimpinan DPRD NTT, Selasa, 06 Juni 2017.

Hadir dalam Pertemua itu, Ketua FPK NTT, Pius Rengka dan jajaran pengurus bersama anggota FPK serta sejumlah anggota DPRD NTT. Anggota DPRD itu berasan dari utusan Fraksi Hanura, PKB, Nasdem, Golkar, Gerindra, PKPI dan Fraksi Demokrat serta Fraksi Gabungan.

Kepada DPRD NTT, Pius Rengka mengatakan, gagasan pembangunan Monumen Garuda Pancasila muncul setelah melihat situasi di NTT dengan toleransi dan kerukunan umat beragama yang menjadi rujukan secara nasional.

‘Gagasan ini sudah kami sampaikan ke bapak Gubernur NTT dan pak Gubernur memberikan respon yang sangat positif. Kita juga ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kita di NTT hidup secara damai dan rukun,” kata Pius Rengka.

Alasannya, menurut anggota FPK Mundus Lema, NTT adalah Rumah Pancasila, karena itu, FPK ingin berbuat yang terbaik untuk NTT dan Indonesia.

“NTT adalah Nusa Teladan Toleransi,” kata Mundus Lema.

Dalam tatap muka tersebut, sesungguhnya FPK mau meminta dukungan dana dari DPRD NTT agar anggaran yang direncanakan sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan Monumen Garuda Pancasila itu bisa teratasi, karena monumen itu menjadi ikon NTT sebagai Nusa Teladan Toleransi, dan kebinekaan.

“Prinsipnya DPRD setuju dengan gagasan baik ini untuk menjadikan NTT sebagai Rumah Pancasila, lebih khsusus lagi Ende sebagai kota kelahiran Pancasila. Tentu soal dana, kita akan bicarakan dengan seluruh anggota DPRD agar mewakili seluruh fraksi,“ kata Anwar Pua Geno.

Anwar juga meminta kepada FPK untuk membangun komunikasi dengan seluruh kabupaten/kota se-NTT agar ada sharing dana untuk pembangunan monumen dimaksud.

“Ini kan monumen yang menjadi kebanggaan NTT, maka kita sarankan kepada FPK untuk membangun komunikasi dengan bupati/walikota agar ada dana sharing,” kata Anwar.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Gabriel Suku Kotan, menegaskan, angka Rp 35 miliar untuk pembangunan monumen bersejarah itu terlalu kecil, karena momumen itu tidak hanya milik NTT tapi akan menjadi kebanggaan Indonesia. Karena itu, ia malah mengusulkan agar perlu ada lobi dengan pusat agar ada sharing dana APBN untuk pembangunan monumen tersebut.

“Angka Rp 35 miliar itu terlalu kecil untuk sebuah monumen yang punya nilai sejarah tinggi itu. Kita berusaha agar dana untuk pembangunan itu lebih besar karena ada banyak spot yang dibuat sebagai obyek wisata. Saya sarankan, pengurus FPK berangkat ke Jakarta untuk ceritakan kepada Presiden soal ini dan minta bantuan dana APBN. Saya yakin Pak Jokowi akan dengan senang hati membantu,” katanya.

Foto : Ketua DPRD NTT bersama pengurus FPK di ruang Kerja Ketua DPRD NTT

Hal yang sama juga ditegaskan koleganya, Bony Jebarus. Ia malah mengingatkan agar NTT tidak terpengaruh dengan kasus kekalahan Ahok di Pilkada DKI.

“Kasus Ahok yang kalah pilkada itu jangan menjadi alasan untuk membangun monumen ini. Pisahkan itu, dan mari kita dukung pembangunan monumen menjadi ikon NTT di mata dunia,” kata Bony Jebarus.

Anwar Pua Geno menambahkan, untuk lebih memperkuat spirit kebangsaan, FPK perlu melakukan kampanye keberagaman dan kebinekaan. Tidak hanya seminar tapi perlu ada program aksi nyata yang dilakukan. Pemerintah dan DPRD NTT dukung pembangunan momumen.

“Ada mekanisme dana hibah sehingga bisa kita alokasikan untuk pembangunan monument tersebut,” kata Anwar, dan meminta FPK untuk terus menunjukkan diri ke masyarakat dengan pikiran, pandangan dan aksi nyata.

“Prinsipnya DPRD NTT dukung dengan dana APBD. Kita harapkan juga akan ada sharing dana APBD II dan APBN,” tambah Anwar Pua Geno. (bp)

Komentar ANDA?