DPRD Sikka Minta Bupati Taat Asas

0
402

NTTsatu.com – MAUMERE – DPRD Sikka meminta bupati untuk taat asas dalam menjalankan APBD tahun anggaran 2019 yang sudah ditetapkan dimana DPRD Sikka pun telah patuh dan taat asas dalam membahas RAPBD tahun 2019 bersama pemerintah hingga ditetapkan menjadi APBD

“Kami komitmen dengan pembahasan RAPBD Sikka.Sejak awal TPAD dari pemerintah yang mengajukan ke DPRD untuk dijadikan acuan pembahasan RAPBD sejak awal kan Perbup No.35 tahun 2017 dan perubahannya Perbup No.45 tahun 2017 sehingga pembahasan terus berjalan hingga RAPBD selesai disusun,” sebut Gregorius Nago Bapa, ketua DPRD Sikka akhir Desember 2018 lalu.

DPRD Sikka tambah Us sapaannya, tidak pernah tahu ada Perbup No.33 tahun 2018.Sesuai Permendagri, pemerintah mengajuan RAPBD dengan melampirkan Perbup paling lama bulan September 2018 tapi ini tidak dilakukan hingga pembahasan selesai.

“Perbup harus ada karena menjadi dasar pembahasan RAPBD.Namun Perbup yang dilampirkan No.35 tahun 2017 dan Perbup No.45 tahun 2017 sebagai acuan pembahasan RAPBD dan bukan Perbup No.33 tahun 2018,” ungkapnya.

DPRD menurut Us, patuh dan taat asas untuk membahas RAPBD induk berdasarkan usulan pemerintah sesuai Perbup yang disampaikan.Pembahsan sudah selesai dan APBD Sikka 2019 sudah ditetapkan sehingga silahkan pemerintah melaksanakan,DPRD siap mengawal pelaksanaannya.

“Kalau bupati Sikka tetap bersikeras dengan apa yang disampaikan dengan berpatokan pada Perbup 33 tahun 2018 maka akan ada babak baru.Kita akan lihat ke depannya sesuai fungsi pengawasan yang kami miliki,” tegasnya.

Bupati Sikka tandas Us, sering menyampaikan dimana-mana bahwa dirinya taat asas,kerja lurus,belajar ilmu pemerintahan. DPRD Sikka akan melihat taat asanya seperti apa.DPRD sudah taat asas dan membahas RAPBD sesuai Perbup yang diusulkan pemerintah.

“Kami menganggap pemerintah kan mitra DPRD sehingga kami percaya pemerintah.Mungkin inilah kepercayaan kami yang akhirnya semua bisa mengetahuinya hasilnya,” sesalnya.

DPRD Sikka lanjut Us, juga ingin menyampaikan, sebagai pemimpin, panutan di kabupaten Sikka harusnya bisa menjaga pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada publik.Kalau DPRD Sikka tidak berpihak kepada masyarakat tentu APBD Sikka 2019 tidak ditetapkan.

“Pemerintah juga kan tidak terlalu taat aturan sebab usulan RAPBD harus disampaikan bulan September tetapi diajukan bulan Desember tepatnya diterima Sekwan DPRD Sikka tanggal 12 Desember,” bebernya.

Sufriyance Merison Botu wakil ketua DPRD Sikka menambahkan,kalau Perbup No.33 tahun 2018 sepertinya hanya melakukan copy paste saja dari PerbupNo.35 tahun 2017.  Ini terjadi karena uang sewa rumah tahun 2016 dan tahun 2018 sama dan dirinya yakin tidak ada survei.

“Harusnya saat pengajuan pembahsan RAPBD Perbupnya sudah harus diajukan sejak awal. Ini yang kami pertanyakan sebab katanya bupati tatat asas tapi asas yang mana.Sebab Perbup yang dipakai sebagai landasan pembahasan RAPBD yakni Perbup No.35 tahun 2017 yang dirubah dengan Perbup No.45 tahun 2017,” sebutnya.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo kepada media usai penetapan APBD Sikka tahun anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2018 mengaku akan menerapkan APBD Sikka tahun 2019 sesuai dengan Perbup No.33 tahun 2018.

“Saya tetap berpatokan pada Perbup No.33 tahun 2018 dimana uang tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Sikka sebesar Rp.6,25 juta dan uang transportasi Rp.9 juta per bulannya untuk setiap anggota dewan,” tegasnya.

Dikatakan Roby,DPRD Sikka menerima tetapi disarankan untuk disurvei kembali dan saran ini diterima pemerintah.DPRD minta survei dilakukan tim independen atau tim apraisal.

“Survei ini kan merupakan kewenangan bupati.Tentunya dengan mempertimbangan aspek kemampuan keuangan daerah serta aspek kepatutan dan kewajaran, tidak berdasarkan perhitungan rasionalitas saja,” ungkapnya. (ebd)

=======

Foto  :  Wakil ketua DPRD Sikka asal fraksi partai Gerindra Sufriyance Merison Botu. (Foto : Ebed de Rosary)

Komentar ANDA?