DPRD Sikka Ragukan Kinerja Kerja Panwaslih

0
640

NTTsatu.com – MAUMERE – DPRD Sikka mengecam model pengawasan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslih) Kabupaten Sikka. Malah lembaga perwakilan rakyat ini meragukan kinerja kerja Panwaslih. DPRD akhirnya merekomendasikan agar lembaga pengawas meningkatkan kinerja kerja.

Sikap politik DPRD Sikka ini disampaikan ketika rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panwaslih, Rabu (7/3). RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Sikka Donatus David. Dari Panwaslih hadir Harun Alrasyid selaku Ketua dan Azwan Abola sebagai anggota. Satu lagi anggota Panwaslih Florita Idah Djuang berhalangan hadir.
Reaksi minor terhadap kinerja kerja Panwaslih mulai muncul ketika Ketua Fraksi Partai Nasdem Siflan Angi menyampaikan pendapat.

Siflan Angi membeberkan beberapa persoalan yang dialami baik sejak sosialisasi hingga masa kampanye, terkait pengawasan yang dilakukan panitia pengawas di tingkat kecamatan (Panwascam).

Dia menilai Panwascam kurang memahami sungguh tugas pokok dan fungsi pengawasan. Lebih dari itu Panwascam dianggap kurang beretika dalam membangun komunikasi dengan tim pemenangan pasangan calon. Dalam konteks itu, Siflan Angi berpendapat Panwaslih kurang melakukan koordinasi hingga ke tingkat bawah.

Siflan Angi makin kesal lagi ketika mengetahui semua personil Panwaslih adalah muka baru. Menurut dia dengan komposisi seperti itu wajarlah jika lembaga pengawas tidak memiliki pengalaman pengawasan. Hemat dia semestinya ada anggota yang sudah berpengalaman dalam komposisi Panwaaslih sekarang. Dia pun mengecam proses rekruitmen Panwaslih.

“Rekruitmen begini kan konyol. Semuanya muka baru. Tidak ada satu pun orang lama. Ini rekruitmen yang penuh tanda tanya. Pantasan kinerjanya meragukan. Daerah ini sudah mengeluarkan uang banyak untuk pengawasan, bisa kacau kalau kinerja model begini,” kecam Siflan Angi.

Selain Siflan Angi, hujan kritik juga datang dari sejumlah anggota DPRD seperti Alfonsus Ambrosius dan Stef Sumandi dari PDI Perjuangan, Sufriyance Merison Botu dan Adelbertus Kasar dari Partai Gerindra, Antonius Hendrikus Rebu dari Partai Golkar, Filario Charles Betrandi dari PAN, Alfridus Melanus Aeng dari PKP Indonesia, dan Baharuddin dari PKS.
Sebagian besar mempersoalkan kinerja Panwaslih dan Panwascam, posisi anggota DPRD pada saat kampanye, masalah penertiban alat peraga kampanye, hingga keterlibatan aparatur sipil negara. Tidak jarang beberapa anggota DPRD tampak bersuara keras menanggapi argumentasi Panwaslih.

Pantauan media ini, Panwaslih sudah menggambarkan secara utuh tentang fungsi dan tugas pengawasan sebagaimana diatur oleh pelbagai regulasi. Namun cukup banyak anggota DPRD yang masih mempersoalkan konsistensi regulasi jika diperhadapkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Lebih dari itu, sejumlah anggota DPRD juga tampak berlebihan karena dalam RDP itu seolah-olah lebih menempatkan diri sebagai Tim Kampanye dibandingkan dengan fungsi kontrol wakil rakyat. (vic)

 

Foto: Suasana rapat dengar pendapat antara DPRD Sikka dan Penitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Rabu (7/3);

Komentar ANDA?