Dua Kabupaten di NTT Ikut Gugat UU Nomor 23

0
150
Foto:Sayarifudin Atasoge (ujung kakan) ketika berdialog dengan jajaran Dinas P dan K Provinsi NTT, Jumat, 3 Juni 2016

KUPANG. NTTsatu.com –  Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur tentang pelimpahan urusan SMA dan SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sedang dilakukan uji material atau Judicial Reviel ke Mahkama Konstutisi (MK). Dari U42 Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggugat itu dua dari NTT yakni Kota Kupang dan Sumba Tengah.

Hal ini diakui Anggota DPD RI asal daerah NTT, Syafrudin Atasoge dalam pertemuan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Jumat, 3 Juni 2016. Hadir dalam pertemuan itu Kadis P dan K NTT, Sunun Petrus Manuki dan jajarannya.

Menurut Atasoge, DPD RI memang mendukung upaya judicial Review itu karena rencana pemerintah untuk menyerahkan urusan pendidikan tingkat SMA dan SMK dari Kabupaten/Kota harus dimulai tanggak 2 Oktober 2016, namun sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Menteri (Kepmen) untuk mengipmlemenyasikan UU tersebut.

“Masa belum ada PP, Perpres dan Kepmen sebagai implementasi UU tersebut belum ada lalu harus berlaku efektik mulai tanggal 2 Oktober nanti. Kami malah mendukung agar semua Kabupaten/Kota di Indonesia melakukian upaya seperti 42 kabupaten/kota tersebut supaya lebih bagus lagi,” katahya.

Atasoge lebih lanjut mengatakan, ketika turun ke berbagai daerah di Indonesia termasuk NTT, selalu muncul keluhan seperti itu dan ini harus disikapi dengan bijak dan lebih cepat sebelum rencana pelaksanaan tanggal 2 Oktober mendatang.

Dia mencontohkan di NTT, misalnya guru dari Sabu Raijua yang harus mengurus kepangkatan, mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk datang di Kupang. Sama halnya orang di Lembata. Sumba Barat Daya harus mengeluarkan biaya yang besar untuk urusan nasib hidupnya.

“Hal-hal inilah yang membuat DPD berkeliling Indonesia unhtuk mendapatkan masukan dari daerah. Kita kumpulkan semua masukan itu dan akan kita bawa ke Komite III yang membidangi pendidikan untuk melanjutkan kepada pemerintah,” katanya. (bp)

 

 

Komentar ANDA?