PUBLIK Nusa Tenggara Timur terperangah mendengar kabar akan hadirnya dua proyek mercusuar di pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Dua proyek raksasa itu adalah jembatan Palmerah yang menghubungan Larantuka dengan Adonara dan Bandar Udara (Bandara) Adonara. Dua proyek itu akan menelan dana triliunan rupiah.
Kehadiran Bandara Adonara memang menjadi sebuah diskusi hangat di Kupang saat ini terutama di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT. Diskusi itu pula melahirkan pendapat pro dan kontra terkait rencana pembangunan dua proyek mercusuar tersebut. Namun ada sebuah pertanyaan menarik yang muncul adalah apa uniknya Adonara sehingga dua proyek itu harus hadir di pulau itu?.
Melihat Realitas Adonara
Adonara adalah sebuah pulau yang tergabung dalam wilayah Kabupaten Flores Timur bersama pulau Solor dan Flores Timur daratan. Adonara yang memiliki delapan kecamatan memang sedang berproses menjadi sebuah daerah otonom baru (DOB) yang kabarnya tinggal mengetuk palu di DPR RI tentang pengesahan DOB tersebut yang tertunda sejak tahun lalu.
Menyusuri Adonara mulai dari Wailebe di kecamata Wotan Ulumado hingga ke Deri di kecamatan Witihama dan Tanah Boleng di kecamatan Ile Boleng, keletihan akan sangat terasa, Jarak dari Wailebe ke Tanah Boleng misalnya tidak terlampau jauh namun jalanannya berlubang-lubang.
Menyeberang dari Larantuka melalui Wailebe atau Tobilota menuju Waiwerang yang jaraknya tidak sampai 20 kilometer itu harus ekstra hati-hati karena jalanan berluban dan memang dalam kondisi memprihatinkan. Demikian juga dari Waiwerang menuju berbagai desa di Adonara, kondisinya relatif sama.
Sama halnya dengan menyeberang dari Tanah Merah di kecamatan Adonara Barat menuju kecamatan Klubagolit misalnya, ada ruas jalan memang sangat2 memprihatinkan terutama ketika hendak memasuki wilayah Koli dan ditengah perkampungan Koli Lanan di Kecamatan Adonara. Jalanan berlubang-lubang, dan sebagian jalan yang sudah beraslap itu sudah “terkelupas” hanya tinggal tanah berbatu-batu.
Kondisi miris seperti ini juga dijumpai dalam perjalanan dari Waiwerang menuju Hinga, selanjutnya menuju Sagu juga ke Witihama. Jalan yang mulus berhotmix hanya sekitar beberapa kilometer saja di Lite Kecamatan Adonara Tengah berkat perjuangan masyarakat setempat melalui anggota DPR RI, Melchias Markus Mekeng.
Kondisi jalan di Adonara secara keseluruhan yang masih sangat memprihatinkan itulah maka hampir tidak ditemukan lagi kendaraan angkutan penumpang jenis Mikrolet atau sebutan kerennya Bemo. Pengusaha angkutan tidak lagi tertarik membeli Bemo karena mudah rusak di jalanan yang sangat parah itu, sehingga angkutan andalan masyarakat Adonara saat ini adalah Pick up dan Bus Kayu.
Inilah kondisi riil di Adonara. Memang tidak bisa disembunyikan kalau kondisi jalanan di seluruh Adonara memang masih sangat memprihatinkan baik ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan provinsi. Pemerintah sepertinya menutup mata terhadap kondisi ini padahal sudah berlangsung bertahu-tahun dan pemerintah baik Gubernur NTT maupun Bupati Flotim juga sudah berulang kali melewati jalanan yang sangat rusak ini.
Palmerah
Arus mobilisasi barang dan manusia dari Larantuka ke Adonara selama ini memang sangat besar. Namun sudah diantisipasi dengan baik oleh pemerintah melalui jalur penyeberangan yang cukup banyak. Ada penyeberangan terbesar rute Larantuka – Waiwerang, kemudan ada penyeberangan Larantuka Waiwadan, Larantuka – Tobilota, Larantuka – Wailebe dan penyeberangan terpendek dan tercepat adalah Pante Paloh Larantuka – Tanah Merah.
Di lokasi-lokasi penyeberangan yang tumbuh subur selama ini memang menghidupkan berbagai sektor perekonomian. Pedagang-pedagang kecil berhamburan mencari rezeki di pelabuhan-pelabuhan itu, tukang ojek siap menerima pemasukan dari jasa ojeknya demikian juga angkutan andalan masyarakat Adonara Pick up juga mendapatkan rezeki.
Angkutan-angkutan laut milik masyarakat terutama di jalur Larantuka – Wailebe, Larantuka – Tobilota dan Pantai Paloh – Tanah Merah selama ini memetik hasil dari bisnis transportasi laut ini. Mereka mendapatkan peluang usaha baru.
Rencana Pemerintah Provinsi NTT untuk membangun Jembatan Palmerah yang menghubungkan Pantai Paloh dan Tanah Merah itu sudah didengar masyarakat Adonara, terutama para pengusaha angkutan laut itu. Mereka tentu sedang siap meratapi nasib hidup mereka juga rencana itu akan benar-benar terwujud. Mereka benar-benar akan kehiilangan mata pencaharian yang selama ini mereka geluti karena masyarakat yang bepergian dari Adonara ke Larantuka atau sebaliknya akan memilih jembatan Palmerah yang lebih enak dilewati.
Kesedihan masyarakat di pesisir Adonara Barat mulai dari Waiwadan menuju Tanah Merah dan terus ke Wotan Ulumado di Tobilota dan Wailebe serta berlanjut ke Waiwerang sudah pasti akan muncul dan membuat banyak orang mengalami nasib hidup yang tidak menentu. Pedagang-pedagang kecil di pelabuhan-pelabuhan-pelabuan itu akan kehilangan usaha mereka.
Bandara Adonara
Bersamaan dengan rencana pembangunan Jembatan Palmerah, pemerintah Provinsi NTT juga berniat membangun Bandara Adonara. Sebuah rencana yang amat sangat besar karena dua proyek raksasa itu akan hadir di Adonara. Adonara memang sungguh menarik untuk mendapat sentuhan dua proyek raksasa itu meskipun hingga saat ini masih dalam perjuangan untuk mendapatkan kepastian kucuran dana.
Untuk pembangunan Bandara Adonara itu pemerintah provinsi NTT memang sangat serius. Buktinya, pemerintah Provinsi melalui APBD 2015 sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,1 miliar untuk studi kelayakan Bandara Adonara di tiga lokasi berbeda. Lokasi itu adalah di Kecamatan Witihama, Ile Boleng dan Adonara Barat.
Bahkan studi kelayakan dikabarkan sudah dilakukan dan kini tinggal menunggu seperti apa hasil studi kelayakan itu. Apakah lokasi Bandara Adonara itu lebih cocok di daerah yang mana. Namun publik berkeyakinan, lokasinya akan beradai di wilaiah Lewo Buto Kecamatan Witihama. Daerah itu adalah daerahnya Gubernur NTT, Frans Lebu Raya sehingga diprediksikan akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan dengan para pemilik lahan karena Gubernur akan melaukan pendekatan dengan orang-orangnya sendiri.
Namun, pekan lalu muncul aksi penolakan dari warga suku Lamabelawa di Kupang dipimpin Daniel Demon Lamabelawa yang mengaku sebagai orang tertua di suku Lamabelawa, Witihama Adonara ini.
Daniel Demon melalui surat kepada Gubernur NTT tertanggal 23 Mei 2015 menyatakan sikap penolakan pmbangunan Bandara Adonara di atas lahan miliki suku Lamabelawa tersebut. Dalam surat itu Daniel antara lain menguraikan, tanah Lamabelawa berlokasi di Rerat, Nipa sampai dengan Meko, Wato Wutun, Lewo Buto, Nuha Belen dan Nuba Watopeni. Tanah itu merupakan warisan nenek moyang mereka untuk dikelola sebagai ladang, perkebunan dan beternak untuk kelangsungan hidup warga suku Lamabelawa.
Untuk itu lanjut Daniel, sebagai orang yang tertua dari keturunan keluarga besar Lamabelawa Kole mewakili seluruh warga suku Lamabelawa meminta kepada pemerintah untuk menghentikan semua proses kegiatan di lapangan seperfti survey lapangan dan kemudian akan berlanjut dengan pembagunan Bandara.
“Penolakan yang kami lakukan itu bukan untuk kepentingan saya ataupun keluarga saya semata-mata tetapi demi kepentingan seluruh keluarga besar Lamabelawa sehingga pada suatu saat nanti kami tidak mengalami kesulitan akan kebutuhan tanah untuk menunjang kehidupan sehari-hari,” tulus Daniel dalam surat yang dilampirkan antara lain kepada Presiden RI, Kementerian Perhubungan RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, kapolda NTT, Ketua DPRD NTT, Dinas Perhubungan NTT, Bupati Flotim dan berbagai pihak lainnya.
Sikap DPRD NTT
Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan, rencana pemerintah provinsi NTT untuk membangun jembatan Palmerah yang menghubungkan pantai Paloh di Larantuka dengan pantai Tanah Merah di Adonara Barat harus dipikirkan secara matang. Karena apa untungnya kegiatan tersebut.
“Kita perhatikan dulu infrastruktur jalannya. Di Adonara saya dapat laporan, hampir semua ruas jalan di pulau itu masih sangat memprihatinkan. Kalau itu benar, maka sebaiknya dana sebesar Rp 700 miliar lebih itu digunakan untuk membangun jalan di sana,” katanya di Kupang, Selasa, 16 Juni 2015.
Menurut Anwar, dia mendengar informasi kalau dana yang akan digunakan untuk membangun jembatan Palmerah itu merupakan bantuan dan hiba dari pemerintah Jepang. Namun kemudian ada informasi baru yang bergeser bahwa belum ada kepastian dari pemerintah Jepang, sehingga Pemprov NTT sedang berjuang untuk mendapatkan dana dari APBN.
“Bagi saya, mau dana dari mana itu bukan soal, tetapi sebaiknya perhatikan jalan raya di pulau Adonara. Adonara sudah memiliki Pelabuhan penyeberangan Feri di Deri, pelabuhan umum di Waiwerang dan beberapa pelabuhan lainnya seperti di Waiwadan. Kemudian mau bangun bandara dan jembatan Palmerah. Saya semakin heran,” tegasnya.
Terkait rencana pembangunan Bandara Adonara yang saat ini sedang dalam proses studi kelayakan, Anwar mengakui, dirinya baru mengetahui rencana pemerintah membangun bandara Adonara setelah adanya surat masuk dari masyarakat pemilik tanah yang menolak rencana pemerintah dimaksud.
Sebelum terlambat, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu menghentikan aktivitas yang sedang dilaksanakan terkait pembangunan bandara. Jangan sampai pemerintah terus memaksakan kehendak, pada akhirnya muncul permasalahan baru di kemudian hari.
“Saya secara pribadi tidak setuju pembangunan bandara Adonara. Apakah bandara di Larantuka dan Lewoleba tidak cukup menampung arus penumpang masyarakat ke dan dari daerah itu sehingga perlu dibangun bandara di Adonara,” tanya Anwar retoris.
Jika secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan, sebaiknya rencana pembangunan bandara Adonara dihentikan. Apalagi pemerintah juga punya rencana untuk membangun jembatan Palmerah yang menghubungkan Pulau Flores di Larantuka dengan Pulau Adonara.
Anwar berargumen, walau anggaran untuk pembangunan fisik bandara berasal dari APBN, tapi sebaiknya dimanfaatkan untuk infrastruktur bidang perhubungan lainnya, terutama jalan. Pasalnya, masih banyak ruas jalan di NTT termasuk di Pulau Adonara dalam kondisi rusak. Apalagi, pembangunan jembatan Palmerah juga menelan dana yang sangat besar yakni sekitar Rp 750 miliar.
Reaksi Pemerintah
Reaksi penolakan Warga suku Lamabelawa ternyata belum diketahui Bupati Flores Timur (Flotim) Yoseph Lagadoni Herin. Dia mengaku belum mengetahui adanya penolakan dari warga suku Lamabelawa Kole terhadap rencana pemerintah untuk menggunakan lahan milik suku Lamabelawa sebagai lokasi Bandara Adonara.
“Saya belum tahu aanya penilakan itu. Tetapi sebelum proses studi kelayakan lokasi bandara, Pemkab sudah melakukan pendekatan dengan pemilik ulayat. Jika ada penolakan seperti itu, saya akan cek camat Witihama dan Kepala desa di sana,” katanya.
Dikatakan, memang pemerintah Kabupaten Flotim berkewajiban melakukan upaya pembebasan lahan, karena itu proses awal pendekatan dengan pemilik ulayat sudah dilakukan. Jika hasil studi kelayakan, lokasi ini memang cocok untuk pembangunan Bandara, maka pemerintah akan melakukan upaya lanjutannya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Andre Koreh mengatakan, rencana pembangunan jembatan Palmerah saat ini sudah sampai pada tahap studi kelayakan dan melakukan sosialisasi untuk membangun Palmerah di Flotim. Pembangunan jembatan Palmerah yang menghubungkan pulau Flores di bagian timur dan pulau Adonara harus jadi. Pasalnya jembatan ini akan menghidupkan arus transportasi dan akan menggerakkan sektor lainnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah provinsi akan terus berjuang agar pembangunan jembatan Palmerah yang menghubungkan Pantai Paloh di Larantuka dan Tanah Merah di Adonara Barat harus jadi dan mesti dibangun. Ini kami lakukan agar bisa menggerakkan seluruh roda perekonomian yang selama ini sering tersumbat, karena macetnya jalur transportasi,” katanya.
Menurutnya, pemerintah provinsi sudah mengucurkan dana untuk studi kelayakan. Dan hasil studi kelayakan itu akan menjadi acuhan untuk mengajukan bantuan dana dari pemerintah pusat dan dari pihak lain seperti Pemerintah Jepang.
Terkait Bandara Adonara, Kepala Dinas Perhubungan NTT, Richard Djami mengakui, sampai saat ini baru dilakukan survei dan studi kelayakan terhadap tiga lokasi yang akan dibangun Bandara di Adonara, Flores Timur, menyusul adanya rencana pemerintah pusat membangun bandara di wilayah itu.
Dikatakannya, hasil survei dari ketiga lokasi tersebut akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan, setelah itu baru dilakukan pembicaraan tentang pembebasan lahan. Jadi kalau memang hasil survey itu menetapkan lokasi mana yang paling cocok, maka pemerintah akan melakukan pendekatan dengan pemilik lahan tersebut.
Sementara Gubernur NTT, Frans Lebu Raya berulang kali menyatakan, dua rencana besar itu harus dilaksakanan. Pasalnya pembangunan Jemabatan Palmera dan Bandara akan sangat membantu masyarakat dan pada akhirnya membantu menghidupkan sector-sektor lainnya terutama menumbuhkan ekonomi masyaakat Adonara.
Terkait adanya penolakan dari komponen masyarakat tertentu terkait pembangunan Bandara Adonara, Gubernur menegaskan, pasti akan diselesaikan dengan baik. Sebagian warga suku Lamabelawa sudahnya menyatakan persetujuan agar lokasi itu bisa dimanfaatkan untuk membangunan Bandara.
“Kita akan terus melakukan koordinasi sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, Niat saya melakukan hal itu hanya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan saya,” tegasnya. (Bonne Pukan)
