Dukcapil Lembata Tolak Belanja Pegawai 2015 Sebesar Rp 320 Juta

0
221

KUPANG. NTTsatu.com – Komis I DPRD Kabupaten Lembata memberikan ujian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lembata yang dengan tegas menolak belanja Pegawai pada APBD Perubahan Tahun 2015 sebesar Rp 320 juta dengan alasan dana untuk Pegawai di dinas itu sudah cukup.

Ketua Komisi I DPRD Lembata, Bediona Philipus, Rabu (4/11/2015) malam mengakui, ketika menggelar rapat dengan mitra kerja Komisi I yakni Dinas Dukcapil Lembata, mereka seolah-olah mendapatkan sebuah kejujuran dalam mengelolah anggaran dan pertangungjawaban kinerja semua aparatur sipil di dinsa tersebut.

“Panas setahun, hujan sehari. Mungkin itu analogi buat Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, yg dikomandoi Wens Pukan. Mungkin tdk terlalu tepat, tetapi ini yang ada di kepala saya. Petang-malam ini kami ber-7 dr Komisi 1 seperti merasa diguyur hujan yg menyejukkan setelah gerah bergulat dengan persoalan kinerja anggaran pemerintah yang syarat masalah,” tulis Bediona.

Dia mengatakan, dinas ini memang benar-benar bersih. Dan tertib. Tidak satupun temuan material dan formal pd LHP BPK 2014. Tidak hanya Kadisnya yang bersih, tetapi juga bendahara, para kepala bidang (Kabid) serta seluruh jajaran di dinas ini memang bersih.

Lebih lanjut Bediona mengatakan, di tengah trend orang berlomba-lomba mencari untung untuk diri sendiri, orang di Dinas Dukcapil masih bisa menahan diri untuk tidak melakukannya bergai hal yang menciderai mereka. Dan ini tergantung siapa “komandannya”, alau komandannya bersih tentu anak buah juga akan bersih..
Penilaian ini bukan berlebih lanjut Bediona, pasalnya Dinas ini beritikad baik bahwa untun APBD P 2015, mereka menolak dana Belanja Pegawai sebesar Rp.320 juta. Alasannya, belanja pegawai untuk 2015 sudah cukup sehingga tidak perlu ditambah lagi. Seharusnya semua SKPD berprinsip member bukan meminta.

Selanjutnya masih terkait Dukcapil Bediona mengatakan, tahun ini, seluruh jajaran Dukcapil dengan tulus “turun dari desa ke desa” memberikan pelayanan dokumen kependudukan. Terutama KTP bagi rakyat yang belum memilikinya.

“Ganti-berganti mereka melakukannya. Dengan sepeda motor, sebagian milik sendiri, mereka masuk keluar kampung. Juga dengan anggaran seadanya. Mereka memulai dengan “MEMBERI” bukan “MEMINTA”,” tulis Bediona. (***bp)

======

Foto: Rapat bersama Komisi I DPRD Lembata dengan mitra kerjanya Dinas Dukcapil Lembata

Komentar ANDA?