Empat Kabupaten Dapat Dana RR Rp 61,9 M

0
412
Foto: Bandan Penanggulangan Bencana Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai (foto: ist)

NTTsatu.com – KUPANG – Tahun ini pemerintah pusat mengalokasi dana Rehabilitas dan Rekonstruksi  (RR) korban bencana alam sebesar Rp 61,9 miliar untuk empat kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pada tanggal 28 Desember 2017 yang lalu, Kementerian Keruangan RI selaku Pengguna Anggaran (PA) telah mentransfer dana RR sebesar Rp. 61,9 miliar ke rekening kas daerah dan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain. Dana tersebut diperuntukan kepada empat kabupaten yang telah mengajukan proposal dalam kegiatan tahun 2018,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daera (BPBD) NTT, Tini Thadeus.

Empat kabupaten yang mendapatkan dana berdasarkan proposal yang diajukan itu masing-masing: Kabupaten Manggarai sebesar Rp 18 miliar, Kabupaten Ende Rp 16 miliar, Kabupaten Alor Rp 15 miliar dan kabupaten Flores Timur sebesar Rp 12 miliar.

Ditemu di kantornya, Senin, 15 Januari 2018, Kepala BPBD NTT, Tini Thadeus menjelaskan, untuk mendapatkan dana RR itu, pemerintah kabupaten mengajukan proposal kepada pemerintah pusat melalui Badan Pednanggulangan Bencana Nasional.

“Pemerintah pusat menilai proposal itu dan tentu menerima berbagai masukan sebelum memutuskan pantas tidaknya menyetujui proposal tersebut. Itu mekanismenya,” kata Tini.

Dia menjelaskan, BPBD NTT memiliki program inti, yaitu penanggulangan bencana. Terdiri dari item kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Untuk kegiatan pra bencana, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan. Misalnya, pemasangan papan early warning system (sistem peringatan dini) di lokasi rentan bencana, sosialisai melalui Bakohumas, sosialisasi sekolah aman, sosialisasi di tempat rawan bencana di daerah bantaran sungai, lewat media cetak, online, radio dan televisi dalam bentuk inter aktif serta pemasangan baliho.

Selanjutnya pada tahap terjadi bencana adalah tahap emergency, BPBD NTT memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana, distribusi logistik dan peralatan memasak.

Untuk tahap berikutnya pasca bencana, jelas Tini Thadeus, dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui kegiatan rehabilitasi memperbaiki kios yang rusak akibat bencana alam dan bantuan peralatan tenun kepada Ibu rumah tangga dari sumber dana APBD I dan II.

“Jadi kegiatan rehabilitasi bisa gunakan bersumber pada dana APBD tapi untuk rekonstruksi harus gunakan dana RR dari pemerintah pusat. Mengingat tahap rekonstruksi adalah tahap pembangunan fisik berupa jalan dan jembatan yang rusak karena bencana alam. BPBD NTT juga melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, di Kupang, terkait upaya rekonstruksi,” tambahnya.

Tini Thadeus menyebutkan, daerah rawan bencana banjir di NTT, adalah kabupaten Malaka, Belu, TTU, TTS, Rote Ndao dan kabupaten Kupang. Untuk rawan longsor terdapat di kabupaten TTS dan kabupaten Kupang.

Kata Tini Thadeus, dalam tahun 2018 BPBD NTT peroleh dana rehabilitasi dari pemerintah pusat sebesar Rp. 900 juta untuk kegiatan perbaikan sarana perekonomian masyarakat yang rusak. Ditambah dengan bantuan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat sebanyak enam peti kemas. (hms)

Komentar ANDA?