Empat Ranperda Disetujui Menjadi Perda

0
126
Foto: Gubernur NTT, Frans Lebu Raya pada Sidang Paripurna DPRD NTT, Kamis 03 November 2016

KUPANG. NTTsatu.com – Empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan untuk dibahas akhirnya disetujui oleh Gubbernur NTT, Frans Lebu Raya dalam Rapat Paripurna DPRD NTT yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Kamis, 03 November 2016.

Empat Ranperda terseut adalah Ranperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 NTT Nomor 6 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok, Ranperda Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Gubernur menyatakan, untuk mengantisipasi  permasalahan dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan mestinya diarahkan pada kekuatan ekonomi domestic sehingga mampu menyediahkan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk terutama dari produksi dalam negeri, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau secara berkelanjutan.

“Dewan yang terhormat agar  memperhatikan secara seksama sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pengaturan perlindungan  lahan pertanian berkelanjutan,” pinta Lebu Raya.

Terkait Ranperda Perlindungan Lahan, Gubernur  NTT mengatakan bahwa Permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi  maka berdampak pada kebutuhan dan ketergantungan impor pangan akan meningkat dan membahayakan kedaulatan negara. Lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis.

Dikatakan strategis karena produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Meskipun dihadapkan dengan berbagai masalah diantaranya sempitnya luas pertanian, tinggihnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan pola pikir masyarakat pertanian berbasis pada nilai tukar lahan (land rent value).

Selain itu dalam Penyampaian pendapat, Frans Lebu Raya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT sependapat dengan Dewan dalam Pengajuan Ranperda tentang Pendirian PT Kawasan Industri Bolok yang merupakan Pengelolah Kawasan Industri Bolok.

Walaupun demikian diharapkan materi muatan Perda tetap memperhatikan syarat-syarat pendirian suatu PT. Salah satu diantaranya adalah pendirinya minimal harus dua pihak dengan porsi modal masing-masing. Pendiri harus tegas agar tidak menimbulkan kesan bahwa namanya PT tetapi dari aspek  permodalan sebenarnya Perusahaan Umum Daerah.

Demikian juga agar Porsi Modal Pemerintah Daerah yang disertakan pada PT Kawasan Industri Bolok dapat dianggarkan dalam APBD dalam tahun anggran berkenaan.

“Semua ini demi kelancaran pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Bolok lebih tertib, terarah dan terpadu dan komperensif,”  tambah  Lebu Raya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno itu terdiri dari dua agenda yakni pertama: Penyampaian  pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD TA. 2017 dan 4(empat) Ranperda. Kedua, Penyampaian pendapat Gubernur NTT terhadap Ranperda Usul Prakarsa DPRD. (ayu/bp)

Komentar ANDA?