semua SKPD NTT Tanda Tangan MoU dengan IWAPI

0
162

KUPANG. NTTsatu.com – Semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Sekretariat Daerah (Setda) NTT menandatangani nota kerja sama (Memorandum off Understanding, MoU) dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) NTT.

Hanya ada empat SKPD yang belum tanda tangan yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), Dinas Pekerjaan Umum, Badan Kesbangpol Linmas, dan Biro Keuangan.

Penandatanganan MoU itu bertepatan dengan pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Iwapi NTT periode 2016- 2021 yang berlangsung di aula rumah jabatan gubernur, Kamis (4/2).

Kepengurusan Iwapi NTT periode 2016- 2021 dilantik oleh Ketua Umum Iwapi Pusat, Elza Syarief. Ketua dijabat oleh Lusia Adinda Dua Nurak, Sekretaris dijabat oleh Maria Margaretha Bhubu dan Bendahara, Theresia GM Dua Nurak.

Ketua DPD Iwapi NTT terlantik, Lusia Adinda Dua Nurak menyampaikan, kerja sama dengan SKPD tersebut dimaksudkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari masing- masing SKPD. Misalkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bisa menyelenggarakan pelatihan tentang industri kecil dan UKM atau membantu pemasaran produk yang dihasilkan Iwapi. Hal yang sama juga dengan SKPD lain.

“Kita sudah lakukan kerja sama dengan semua instansi terkait untuk mengikutkan Iwapi dalam rangka mengembangkan UKM- UKM di NTT,” kata Lusia.

Lusia berharap agar semua UKM di NTT bisa lebih giat menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) yang sudah diluncurkan pada Desember 2015 lalu. Dengan demikian, UKM dituntut untuk mampu menghadapi semua produk, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

“Dengan adanya MEA, apakah kita yang menyerbu produk- produk dari luar negeri yang dijual di tanah air, ataukah kita mampu menghasilkan produk terbaik sehingga diserbu oleh pengusaha dari luar negeri,” tandas Lusia.

Ketua Umum DPP Iwapi, Elza Syarief mengakui, produk asal NTT terutama tenun ikat cukup baik. Bahkan pengusaha terkaya kedua Eropa pun meminati tenun ikat asal daerah ini. Tentunya harus bangga dengan hasil karya yang ada. Namun pujian akan kualitas itu berdampak pada nilai penjualan menjadi rendah.

“Saya ingatkan, jangan makan puji dengan pujian yang diberikan dunia luar terutama pembeli, karena berdampak pada rendahnya harga jual produk. Kita butuh uang untuk meingkatkan ekonomi dan mengembangkan usaha yang sedang dijalankan,” tegas Elza.

Ia menyatakan, Iwapi harus membantu semua UKM yang tergabung dalam lembaga ini. Tentunya, Iwapi juga harus memiliki domisili dan legalitas yang pasti, sehingga bisa dipercaya atau bisa membangun kerja sama dengan pihak lain, termasuk investor dari luar negeri.

Gubernur Frans Lebu Raya menegaskan, Iwapi harus membantu pemasaran semua produk yang dihasilkan UKM- UKM di NTT. Pendampingan harus tetap dilakukan agar produk yang dihasilkan, seperti tenun ikat bisa berkualitas, dalam jumlah yang cukup, dan mempertahankan aspek keberlanjutan. Pemerintah NTT tentunya sangat mendukung Iwapi dalam rangka memajukan eknomi di daerah ini.

“Kita harus bangga, karena tenun ikat asal NTT dikenal di mana- mana. Karena itu, aspek kualitas, jumlah dan kontinuitas harus tetap diperhatikan. Tentunya dibutuhkan jaringan yang luas untuk memasarkan produk yang dihasilkan,” papar Lebu Raya. (bp)

=====

Foto: Kadis P dan K Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk sedang menandatangani MoU dengan IWAPI

Komentar ANDA?