Eurico Guterres Merasa Tidak Nyaman Disebut Warga Baru

0
623
Foto: Eurico Guterres, Mantan Wakil Panglima Milisi (Pejuang) Pro-Indonesia di Timor Timur (Timtim) ketika menyampaikan pernyataannya kalau mereka mereasa tidak nyaman disebut warga baru

NTTsatu.com – KUPANG – Mantan Wakil Panglima Milisi (Pejuang) Pro-Indonesia di Timor Timur (Timtim) Eurico Guterres menyatakan, warga Indonesia asal Timor Timur yang selama ini berada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan daerah lannya merasa tidak nyaman dijuluki sebagai warga eks Timtim atau warga baru.

“Kami memang merasa tidak nyaman dengan berbagai julukan. Pertama kami disebut sebagai warga eks Timor Timur, kemudian disebut sebagai warga baru. Apa yang baru?. Kalau kami warga baru di NTT, lalu warga Makasar dan lain sebagaiya yang jualan di NTT ini disebut dengan apa?. Kita perlu mencari setu istilah yang enak dan nyaman buat kami,” kata Eurico dalam dialog dengan Gubernur NTT dan Forkompimda NTT di ruang rapat Gubernur NTT, Senin, 25 September 2017.

Dialog itu dihadir sejumlah delegasi mantan milisi dari ribuan orang yang hadir dalam demo tersebut. Gubernur didampingi Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan Kapolda NTT.

Dalam pertemuan itu para mantan Milisi yang dipimpin Eurico itu, mereka menyampaikan surat  surat pernyatan sikap kepada Presiden  RI melalui Pemerintah Provinsi NTT. Mereka berharap Surat itu segera ditanggapi Presiden.

“Kami minta surat kami ini segera dikirim dan kami juga minta Bapak Presiden Jokowi segera menjawab apa yang kami sampaikan ini. Ini baru sebagian yang turun demo, jika tidak segera dijawab, saya akan mengerahkan semua manta milisi sebanyak tiga belas ribu orang untuk duduki kantor ini,” tegas Eurico.

Foto: Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menandatangani surat pernyataan bahwa dia akan sesegera mungkin mengirikan pernyataan sikap eks milisi itu kepada Presiden Jokowi

Terhadap hal itu, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyatakkan, hari ini juga surat kepada Presiden sudah harus dibuat, dan segera dikirim.

“Hari ini kami buat suratm dan besok saya akan tugaskan dua orang pejabat pemprov NTT untuk lantar langsung ke Jakarta, sambil saya coba menghubungi Pak Presiden, Saya upayakan untuk membangun komunikasi dengan Presiden agar bisa menyiapkan waktu khusus untuk kita dialog langsung dengan beliau,” kata Gubernur.

Lebu Raya juga mengatakan, masalah ini merupakan masalah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Jika ini kewenangan pemerintah Provinsi, hari ini juga pasti saya jawab memang,” tegasnya.

Kemudian Gubernur mendatangani surat pernyataan dihadapan mereka yang berisi setelah menerima delapan point tutuntuan itu, dia akan segera meneruskannya kepada Presiden RI. Pernyataan itu langsung ditandatangani usai dialog bersama dengan delegasi eks milisi itu.

Usai dialog, Gubernur didampingi Eurico menuju halaman depan kantor Gubernur untuk menjelaskan secara langsung kepada massa yang sudah menunggu hasil dialog tersebut. (bp)

Komentar ANDA?