Fasilitas Sangat Buruk, Pelabuhan Laut Lewoleba Sebaiknya Dikelola Syahbandar

0
548

NTTsatu.com. – LEMBATA –  Pemerintah Kabupaten Lembata diminta untuk menyerahkan pengelolaan pelabuhan laut Lewoleba kepada pihak Syahbandar LewolebaPasalnya, dibawah pengelolaan Pemda Lembata, kondisi fasilitas pelabuhan laut ini sangat buruk dan memprihatinkan.

Pada 9 Agustus 2019 lalu Pelabuhan laut Lewoleba telah mengalami peningkatan kelas dari wilayah kerja atau bagian dari Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP) Larantuka menjadi KUPP Kelas III Lewoleba.

“Pelabuhan ini sebaiknya diserahkan kepada otoritas, dalam hal ini syahbandar agar kita bisa mendapatkan kucuran dana APBN untuk pembangunan atau rehab area dermaga, baik itu tambat maupun lapangan penumpukan,” kata Vigis Koban, Nahkoda KM Lembata Karya Ekspres, Jumat (15/11/2019).

Pantauan media ibi, kondisi tambat kapal penumpang di pelabuhan ini sudah tidak layak dan sangat memprihatinkan. Sebagaian lantai pelabuhan yang terbuat dari kayu sudah copot.

Vigis menerangkan frekuensi kunjungan kapal sangat tinggi tidak diimbangi dengan fasilitas pelabuhan yang ada saat ini.

“Saat kunjungan kapal baik itu kapal barang maupun kapal pelra sering terjadi antrian. Ini membuat pemilik kapal yang mau masuk ke daerah sini menjadi enggan karena lama. Apalagi dengan frekuensi kunjungan kapal Pelni yang begitu tinggi maka itu juga menjadi soal,” terang Vigis.

Pelabuhan Laut Lewoleba lanjut Vigis menjadi teras ekonomi Kabupaten Lembata. Oleh karena itu, pemda diminta juga untuk mempertimbangkan dan tidak mengabaikan sektor ekonomi.

“Karena kapal-kapal kargo atau kapal-kapal kontainer juga tidak mau lama-lama di sini,” tandasnya.

Di sisi lain banyak vender-vender yang tidak ada menurutnya cukup beresiko bagi kapal-kapal yang melakukan manuver saat hendak bersandar.

“Karena kalau tidak diserahkan ke otoritas maka sampai detik ini juga tetap begini. Termasuk kapal penumpang juga bersandar di dermaga yang seperti ini yang dibangun pada tahun 1985 namun sampai saat ini masih seperti ini,” tandasnya.

Pemda Lembata menurutnya tidak memiliki kemampuan keuangan untuk bisa merevitalisasi pelabuhan ini.

“Inilah yang harusnya pemerintah daerah, ya marilah kita sama-sama berpikir untuk kampung ini, lebih baik serahakan saja ke syahbandar biar APBN bisa membantu ini, karena itu otoritas mereka,” pungkasnya. (*/tim)

Komentar ANDA?