FP2L Minta Batalkan Pembangunan Hotel Apung Awulolong

0
549
Foto: FP2L ketika menggelar aksi demi di Kantor Bupati Lembata, Kamis, 10 Januari 2019 akhir pekan lalu (foto: Kominfo Lembata)

NTTsatu.com – LEMBATA – Forum Peduli Pembangunan Lembata (FP2L), Kamis, 10 Januari 2019 pekan lalu menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah kabupaten Lembata untuk membatalkan rencana pembanguna hotel terapung di pulau pasir Awulolong. Mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya.

Aksi FP2L yang dipimpinAlex Murin di Kantor Bupati Lembata itu, mereka menuntut beberapa point dalam aksi unjuk rasa ini, tuntutan itu adalah pembatalan pembangunana hotel terapung di Awololong, pembangunan jembatan Wai Ma yang sudah hancur dan pembangunan rumah jabatan bupati yang baru.

Menurut Murin tuntutan ini adalah tuntutan yang selalu menjadi buah bibir di masyarakat Lembata akhir-akhir ini. Karena sudah menjadi buah bibir masyarakat Lembata saat ini maka FP2L terpanggil untuk menyuarakan ini secara terbuka kepada Bupati Lembata.

Aksi itu kemudian berakhir dengan dialog bersama Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur di ruang rapat Bupati.

Bupati dengan tenang memaparkan tuntutan aksi mengenai pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam masa kepemimpinannya. Dia mengatakan, sebagai seorang kepala daerah dengan tugas yang diemban dia telah menyampaikan sumpah jabatan saat pelantikan dan harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

“Saya ini digaji oleh negara dan tidak mau dikatan kepala daerah yang makan gaji buta. Karena itu bagi saya mau tidak mau harus membangun daerah ini meskipun beragam resiko yang akan saya hadapi. Inikan bukan hal baru lagi bagi saya ketika saya ingin membagun dan sudah membangun sesuatu daerah ini selalu dan pasti dikritik oleh orang-orang,” tegasnya.

Dia lebih lanjut mengatakan, banyak program diprotes dan dikritik apalagi jika tidak bekerja sama sekali. Dirinya bekerja untuk membangun daerah ini karena itu dia meminta agar jangan melihat dari sisi negatifnya saja tetapi dilihat juga dengan nilai positif dari dampak pembangunan yang sedang berjalan ini.

“Kita ini jangan melihat untuk waktu sekarang melainkan 10-20 tahun kedepan yang nantinya dinikmati anak cucu kita,” tandas bupati.

Bupati meminta kepada semua elemen masyarakat termaksud FP2L agar bersinerji bersama pemerintah membangun daerah ini. Jika ada kritikan atau usulan tentang pembangunan yang sedang ia jalankan di roda pemerintahannya, maka silahkan sampaikan kepada pemerintah atau langsung kepadanya dengan cara yang baik-baik pula.

“Kalau kita semua berdialog seperti ini tentu dengan sendirinya kami juga dapat mengukur keberhasilan pembangunan yang sedang kami kerjakan dan sangat berdampak baik pada daerah ini,” tegasnya.

Pembanguana hotel apung di Awololong atau pulau siput itu hanyalah isu yang ingin menjatuhkan  pemerintah. Sunur menegaskan tidak ada hotel terapung di sana, melainkan kolam apung dan jeti apung.

“Konsep pembangunan yang kami kerjakan adalah Community based Tourism atau masyarakat terlibat langsung dalam seluruh kegiatan kepariwisataan termasuk Awololong. Sedangakan untuk wilayah laut merupakan wewenang pemerintah provinsi mulai dari nol mil. Untuk itu  pemerintah daerah telah mengajukan konsep kepada pemerintah provinsi untuk dipelajari, dan disambut baik oleh pemerintah  provinsi dan sekaligus memberi izin kepada pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas di Awolong karena bagi pemerintah propinsi sendiri konsep pembangunan yang diajukan sangatlah adem terhadap alam dan biota laut,” tandas Sunur.

Untuk melancarkan trasportasi menuju pulau siput, pemerintah telah mendapat bantuan kapal  dari pemerintah pusat. Kapal itu direncanakan akan melalui rute perairan kota Lewoleba, perairan desa tanjung tuak  dan dan perairan  desa waijarang. Sedangkan untuk biaya pengoperasian dan tranportasi pemerintah telah menyiapkan anggaran, bukan hanya itu pemerintah saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat yang mau menyeberang dan pasti ada biayanya demi kelancaran operasional kapal dan penambahan pendapatan khas daerah sendiri. Tarif yang akan ditetapkan tentu diimbangi dengan ekomomi masyarakat Lembata sendri alis murah meriah. (Tim Kominfo Lembata)

 

Foto: FP2L ketika menggelar aksi demi di Kantor Bupati Lembata, Kamis, 10 Januari 2019 akhir pekan lalu (foto :Kominfo Lembata

Komentar ANDA?