“Pada Belanja Operasional, khususnya Belanja Pegawai yang ditargetkan sebesar Rp 1,7 triliun lebih, baru direalisir 52,76%. Untuk itu, Fraksi Partai Golkar perlu mengingatkan dan menegaskan kepada Saudara Gubernur (Viktor Laiskodat), bahwa apapun alasannya, kesejahteraan ASN, berupa gaji, tunjangan dan lain-lain, tak boleh dikorbankan kecuali karena force majeur,” demikian Pemandangan Umum FPG terhadap Nota Keuangan atas Rancangan APBD Provinsi NTT TA 2023, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke -8 pada Masa Persidangan I TA 2022-2023, Selasa (18/10/2022) .
Rapat di Ruang Sidang Utama DPRD NTT itu dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Ir P. Christian Mboeik, didampingi Ketua DPRD Ir. Emelia J. Nomleni , Wakil Ketua Dr. Inche D.P. Sayuna, SH, M.HUM, M.KN, Aloysius Malo Ladi, SE dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi.
FPG juga berpendapat, Belanja Modal terealisir sebesar Rp 687,2 miliar lebih atau 54,69% dari target sebesar Rp 1,2 triliun lebih. Fraksi Partai Golkar meminta Saudara Gubernur agar realisasi fisik belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang didanai Pinjaman Daerah dengan pola konstruksi sistem tahun jamak, agar diusahakan mencapai volume dan kualitas terukur sesuai target RPJMD.
“Dari Nota Keuangan tergambar bahwa target Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp 5.239.939.727.326, naik 3,47% dari target APBD-P TA 2022 sebesar Rp 5.063.892.995.891 dan target Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 5.011.178.102.130 atau turun 10,44 % dari target APBD-P TA 2022 sebesar Rp 5.595.612.615.524. Dengan demikian maka terjadi surplus anggaran sebesar Rp 228,76 miliar lebih yang perlu dikelola dengan baik,” beber FPG dalam.Pemandanhqn Ujum yang dibacakan juru bicara Maxi Adi Pati Pari.
Dari sisi Pembiayaan Daerah, demikian FPG, penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp 4.159.731.999, dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 232.921.357.195. Diharapkan dengan kebijakan ini sudah memperhitungkan kemampuan daerah untuk dapat mengatasi permasalahan alokasi pembayaran kembali bunga pinjaman di tengah penanganan dampak covid-19 dan pengaruh resesi ekonomi nasional dan global.
Menurut FPG, dari gambaran pada Pengantar Nota keuangan, maupun dalam Nota Keuangan atas RAPBD TA 2023, terlihat kapasitas Fiskal NTT masih lemah dan ketergantungan pada dana trasfer pusat masih sangat besar. “Karena itu, Fraksi Partai Golkar terus meminta agar pemanfaatan aset aset daerah dalam Kerjasama Operasional dengan Pihak Ketiga digiatkan dan pengelolaan empat BUMD agar lebih profesional,” saran FPG. (MN/bp)
