NTTsatu.com – KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menegaskan, hanya ada satu fraksi di DPRD NTT yang menolak rencana pembangunan Monumen Garuda Pancasila. Fraksi tersebut adalah Fraksi PAN.
“Saya heran, mengapa Fraksi PAN menolak rencana besar ini. Apakah ini masih terkait dengan kondisi di Jakarta sehingga PAN NTT bersikap seperti itu? Saya heran saja,” kata Gubernur ketika menerima Forum Pembauran Kebangsaa (FPK) Provinsi NTT di ruang kerjanya, Jumat, 03 November 2017.
Forum Pembauran Kebangsaan menemui Gubernur NTT untuk menyerahkan sertifikat tanah yang menjadi lokasi pembangunan Munumen Garuda Pancasila di wilayah Bolok, Kecamatan Kupang Barat. Tanah seluas 5000 meter persegi itu diserahkan oleh Theo Widodo kepada pemerintah Provinsi NTT.
Gubernur menjelaskan, Fraksi PAN menolak rencana itu dengan alasan karena masyarakat NTT masih miskin jadi dana itu sebaiknya untuk kesejahteraan rakyat.
“Sama saja dengan rencana pembangunan gedung kantor Gubernur yang sudah jadi ini. DPRD awalnya menolak dengan alasan yang sama. Lalu saya katakan, apakah tunggu sampai masyarakat NTT tidak miskin lagi baru kita bangun kantor ini?. Itulah sikap wakil rakyat kita. Padahal gedung kantor yang dikenal dengan Gedung Sasando ini justru menjadi salah satu ikon di kota Kupang,” kata Lebu Raya.
Dia juga mengatakan, ada perjuangan segelintir orang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Khilafah atau negara Islam. Ini yang perlu diwaspadai.
“Hadirnya Munumen Garuda Pancasila ini justru menjadi bukti sejarah bahwa Pancasila lahir dari bumi NTT. Kita harus menuturkan sejarah itu kepada anak cucuk kita melalui Munuman ini yang akan banyak berkisah soal itu kepada generasi berikutnya,” kata Lebu Raya. (bp)