Gempar NTT Minta Dewan Provinsi Kawal Penanganan Kasus Korupsi

0
189
Foto: Ketua DPRD NTT foto bersama Gempar NTT usai berdialog, Selasa, 04 April 2017

NTTsatu.com – KUPANG – Gerakan Pemuda Anti Korupsi (Gempar) NTT meminta kalangan DPRD NTT untuk ikut mengawal dan mendorong aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Permintaan Gempar ini disampaikan dalam dialog bersama DPRD NTT yang dipimpun Ketua  DPRD NTT Anwar Pua Geno dihadiri dua anggota Komisi I yakni  Nodu Puga dan Adriana di ruang rapat pimpinan Dewan, Selasa (4/4). Kehadiran Gempar NTT dipimpin Koordinator Florianus N Sambi Dede dan sejumlah elemen organisasi yang tergabung dalam Gempar NTT.

Di hadapan Dewan, Gempar NTT  memaparkan sejumlah kasus dugaan korupsi yang saat ini sedang dalam penanganan aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan. Sejumlah kasus yang dibeberkan Gempar NTT, di antaranya, dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Jiwa Naimata, dugaan korupsi proyek perpipaan di Kelurahan Kolana Urara, Kecamatan Alor Timur, Kabuaten Alor, dugaan korupsi proyek jalan Taramana Pidola Bapo.

Selain itu, Gempar NTT juga membeberkan dugaan korupsi tambak garam dan pengerjaan embung  di Sabu Raijua, penyaluran dana bansos yang diduga bermasalah, dugaan penghilangan uang Pemda Ngada di Bank NTT Cabang Ngada,  dugaan korupsi pembangunan gedung DPRD Ngada, dan dugaan korupsi pencairan dana oleh bendahara BKD kabupaten Ngada.

Dugaan korupsi lain yang diangkat Gempar NTT adalah pengelolaan DAK di dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU dan dugaan korupsi Dana Bansos berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan NTT.

Koordinator Gempar NTT Florianus Sambi Dede mengharapkan agar Dewan Provinsi NTT secara kelembagaan memberikan perhatin dan ikut mengawal proses hukum atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang disampaikan tersebut.

Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno di hadapan para aktivis Gempar NTT mengatakan, sejumlah rilis dugaan korupsi yang disampaikan Gempar NTT menjadi masukan yang sangat baik bagi lembaga Dewan untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bentuk pengawasan lembaga.

Menurutnya, masifnya kasus korupsi di NTT juga menjadi perhatian Dewan dan berharap agar aparat penegak hukum dapat memberikan respons cepat dalam menyikapi setiap kasus yang ditangani dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Masukan ini sangat baik dan menjadi bahan penting badi dewan daman melaksanakan fungsi kontrolnya,” katanya.

Terkait sinyalemen Gempar NTT yang menyebutkan bahwa korupsi sudah merajalela dan telah masuk pula ke lemaga legislatif, Anwar mengatakan, Dewan akan terus melakukan kontrol, pengawasan, serta komunikasi dengan Pemrov NTT dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di NTT.

Dia juga berharap agar institusi penegak hukum, baik kepolisian dan kejaksaan dapat menindaklaniutinya secara baik dan didorong hingga ke proses penuntutan di pengadilan.

Dewan, lanjutnya, juga akan terus mengawal seluruh kasus yang saat ini sedang diproses aparat penegak hukum terkait dengan APBD.  Gempar, lanjutnya, juga harus membangun komunikasi intens dengan aparat penegak hukum agar kasus dapat diproses dengan baik sesuai harapan masyarakat.

Anggota Komisi I Dewan NTT Nodu Puga mengatakan, komunikasi harus terus dibangun dengan pihak terkait agar kasus korupsi yang terkait dengan kepentingan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan dituntaskan dengan baik. (bp)

Komentar ANDA?