NTTSATU.COM — KUPANG — Salah satu produk politik dari Rapimda Golkar NTT adalah memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Gubernur Viktor B. Laiskodat dan Wagub Josef Nae Soi (Victory-Jos). Namun dukungan itu tetap dalam spirit kritis, obyektif dan proporsional (KOP).
” Partai Golkar NTT secara kritis, obyektif dan proporsional mendukung Pemprov NTT dengan menetapkan sektor pariwisata sebagai ‘prime mover’ pembangunan daerah NTT,” demikian point keenam relomendasi Rapomda Golkar NTT, yang digelar di Palacio Grand Ballroom Hotel Aston, Sabtu (5/2).
Partai Golkar juga mengharapkan agar pembangunan pariwisata tersebut tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih memperhatikan kesejahteraan komunitas lokal, kelestarian alam dan budaya. Karena itu diharapkan pemerintah daerah merumuskan dan menetapkan strategi pengembangan pariwisata yang menekankan bentuk pengembangan pariwiasata berbasis komunitas sebagai syarat mencapai pembangunan berkelanjutan.
“Bahwa sektor pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan NTT memiliki ‘kaitan ke belakang dan kaitan ke depan’ yang kuat untuk menggerakkan semua sektor pembangunan. Dengan demikian penggerakan sektor riil perekonomian antara lain industri agro (perkebunan, pertanian), perikanan, industri kelautan dan UMKM agar berorientasi ekspor sehingga memberi manfaat lebih besar,” kata Ans Takalapeta, ketika membaca rekomendasi Rapimda tersebut.
Point lainnya, Partai Golkar NTT juga berpendapat bahwa hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs; antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, penghapusan stunting, pelayanan kesehatan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya. Dengan demikian maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tertinggal, dimana Provinsi NTT menduduki urutan ketiga dari belakang, sementara Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 ada di urutan ketiga terbaik nasional, namun pada tahun 2020 menurun menjadi urutan ke lima nasional.
Partai Golkar NTT juga melihat kenyataan dalam perkembangan praktik demokrasi, bahwa rakyat hanya terlibat dalam proses demokrasi saat berada di tempat pemungutan suara satu kali dalam lima tahun. Untuk itu Partai Golkar mendorong terbukanya ruang demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pasca pemilu.
“Hal ini penting karena jika rakyat tidak lagi terlibat dalam praktik dan proses demokrasi selama lima tahun, kecuali di tempat pemungutan suara, maka sebenarnya yang terjadi di ruang kekuasaan bukanlah demokrasi melainkan transaksi dan lobi-lobi politik. Hal ini mereduksi spirit demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” kata Ans Takalapeta. (MNC/bp)
