Langsung Bentuk Satgas Anti Humas Trafficking
NTTsatu.com – KUPANG – Masalah tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking masih terus menimpah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal NTT di luar negeri. Masalah itu harus segera diatasi oleh semua pihak.
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar NTT di bawah kepemimpinan Melki Laka Lena memberikan perhatian terhadap masalah ini. Perhatian ini ditunjukkan dengan membentuk satuan tugas (Satgas) Anti Human Trafficking. Pembentkan untuk tingkat Provinsi sudah dilakukan dan akan segera dikuti oleh Satgas di semua DPD II Golkar Kabupaten se provinsi NTT.
“Partai Golkar akan konsen soal isu human trafficking. isu ini juga sudah lama di gagas oleh Golkar ketika Pak Setya Novanto masih menjabat ketua DPR RI dan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kebetulan Paskah kemarin saya sempat berkunjung ke Malaysia selama satu minggu disana. saya bertemu dengan banyak TKI dan TKW asal NTT. Mereka mengeluh soal perhatian pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi NTT, artinya tidak ada kekuatan politik yang bisa membantu mereka ketika ada kasus yang menimpah mereka,” katanya kepada wartawan disela sela kegiatan orientasi Fungsionaris Angkatan II Partai Golkar, Rabu, 9 Mei 2018 di Milenium Ballroom, Kota Kupang.
Melki mengatakan, mayoritas TKI yang dijumpainya di Malaysia merupakan TKI Kerja ilegal. Status ilegal ini membuat mereka rentan ketika mengalami persoalan seperti ditangkap oleh pihak kepolisian setempat.
Selain itu juga kata Melki, banyak TKI yang pulang dengan organ tubuh yang tidak lengkp disebabkan antara lain oleh perlindungan politik yang minim dari pemerintah asal TKI karena berangkat secara ilegal.
“Sepulang dari Malaysia saya kemudian buat rapat di DPD I Golkar NTT untuk menyepakati apa yang bisa Golkar lakukan terhadap persoalan itu. Kami kemudian memutuskan untuk bentuk Satgas Anti Human Trafficking. Satgas ini bukan hanya Golkar saja unsur non Golkar juga ada dan diketuai oleh Gabriel Goa yang selama ini konsen di LSM Padma yang juga serius mengurus Human Trafficking,” kata Melki.
Melki menjelaskan pembentukan satgas tersebut merupakan langka serius Golkar untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang yang sangat tinggi di NTT. Terkait itu Melki mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua BNP2TKI, Nusron Wahid dan sejumlah pihak yang mempunyai bidang tugas terkait penanganan Human Trafficking.
“Setidak-tidaknya partai Golkar akan memfasilitasi terbentuknya Paguyuban TKI asal NTT di Malaysia. Saya sudah cek di KBRI Malaysia ternyata belum ada paguyuban asal NTT sementara daerah lain sudah ada paguyubannya masng-masing,” jelasnya.
Paguyuban itu kata Melki merupakan organisasi yang paling pertama berkoordinasi dengan KBRI ketika ada persoalan yang menimpah TKI asal NTT.
Dijelaskannya, pelantikan Satgas Anti Human Trafficking akan dilakukan disela-sela orientasi Fungsionaris Angkatan II Partai Golkar yang dihadiri oleh seluruh kader Golkar se NTT. (bp)