NTTsatu.com – Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera tengah memasuki masa akhir tugas jabatan. Ada sejumlah keberhasilan yang dilakukan, juga masih banyak yang tidak berhasil. Fraksi Partai Golkar menyebut masih banyak yang mubazir.
Pernyataan Fraksi Partai Golkar ini diungkapkan di sidang paripurna DPRD Sikka, Rabu (22/11) malam. Sikap politik ini patut diapresiasi, terlebih menjelang suksesi kepemimpinan. Partai Golkar disebut-sebut memberikan dukungan kepada Yoseph Ansar Rera untuk maju lagi sebagai Calon Bupati Sikka, berpasangan dengan Ketua Partai Golkar Kabupaten Sikka Rafael Raga.
Fraksi Partai Golkar mengakui banyak program dan kegiatan yag telah dilasakanan pemerintahan Ansar sampai saat ini dengan sejumlah keberhasilan. Namun masih juga terdapat kekurangan, kelemahan atau ketidakberhasilan.
Jurubicara Fraksi Partai Golkar Antonius Hendrikus Rebu mengatakan masih banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan anggaran. Kalau pun tersedia anggaran, namun tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat diselesaikan sehingga pada akhirnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
“Selain itu masih banyak juga pembangunan yang sudah menggunakan anggaran begitu besar namun tidak dapat difungsikan untuk kepentingan masyarakat alias mubazir,” ungkap dia.
Melihat kondisi ini, dengan berbagai kerberhasilan dan ketidakberhasilan pemerintah saat ini, akan mejadi perhatian bagi Fraksi Partai Golkar dalam melihat dan mencermati RAPBD TA 2018 yang merupakan RAPB terakhir Yoseph Ansar Rera. Fraksi Partai Golkar berharap kepemimpinan Yoseph Ansar Rera nantinya dapat menghasilkan program-program dan kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sikka.
Untuk itu, terkait RAPBD TA 2018, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan kritis kepada pemerintah. Soal pendapatan asli daerah (PAD) yang turun sebesar Rp 21,7 miliar, fraksi ini menyayangkannya. Menurunnya target PAD 2018, ujar Antonius Hendrikus Rebu, menunjukkan bahwa pemerintah tidak punya kemauan untuk meningkatkan PAD, sementara ada begitu banyak potensi yang bisa dijadikan sumber pendapatan.
Terhadap kenaikan belanja daerah yang berimbas kepada kenaikan defisit yang signifikan, Fraksi Partai Golkar menyebut kondisi ini tidak sesuai PPAS 2018 yang disepakati menahan defisit yang besar guna menghindari rasionalisasi yang sudah terjadi selama 2 tahun anggaran berturut-turut.
Fraksi Partai Golkar memandang pemerintah harus dengan cermat memperhitungkan kenaikan belanja daerahyang berimbas pad kenaikan defisit, dengan mempertimbangkan pendapatan daerah bisa membiayai belanja sehingga tidak terjadi rasionalisasi.
Khusus terhadap belanja pegawai yang dianggarkan Rp 497.656.848.000 dari target APBD 2017 sebesar 485.145.903.690 yang meliputi belanja gaji dan tunjangan jabatan struktural dan fungsional, Fraksi Partai Golkar menilai kenaikan belanja pegawai terlalu tinggi. Oleh karena itu fraksi menyarankan harus diimbangi dan memperhatikan azas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan dan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja dimaksud.
Fraksi Partai Golkar menyarankan agar pemberian tunjangan harus dibatasi dan disesuaikan dengan kinerja, serta benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan disesuikan dengan beban kerja. (vic)
