NTTsatu.com — KUPANG — DPRD NTT menyerukan kepada GubernurViktor Bungtilu Laiskodat selaku wakil pemerintah pusat agar mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk mencegah para petahana (incumbent) baik yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun yang mendukung pasangan calon tertentu, untuk tidak memanfaatkan jabatan demi kepentingan diri atau pasangan calon yang didukung.
“Tegaknya netralitas Penyelenggara Pilkada, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Penegak Hukum, serta para perangkat desa harus dapat dijamin demi terwujudnya Pilkada yang demokratis, jujur, adil, lancar dan sukses melalui proses fair play,” sebut Maksimilianus.
Dalam pendapat akhir Fraksi Golkar yang ditandatangani Ketua Fraksi Hugo Rehi Kalembu dan Sekretaris H. Moh. Ansor disebutkan, sehubungan dengan pandemi Covid-19, maka pada setiap tahapan Pilkada agar KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Satgas Covid-19 dan instansi kesehatan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi masing-masing selalu bertindak koordinatif dalam pengawasan, pencegahan, penanganan dan pengendalian terhadap ancaman pandemi Covid-19.
Fraksi Golkar juga menyoroti Realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah yakni 52,64 persen dari target per 17 September 2020, sementara realisasi belanja baru mencapai 56,87 %.
“Mengingat sisa waktu 3 bulan dan dengan permasalahan khusus pandemi Covid-19 maka perlu kesungguhan kerja pemerintah mengintensifkan penerimaan PAD termasuk dari sumber yang baru ditetapkan Perdanya,” sebut Maksimilianus.
Fraksi Golkar juga mendesak Gubernur NTT agar perlu memacu peningkatan realisasi belanja daerah terutama kegiatan-kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman daerah.
“Proyek yang dibiayai dengan pinjaman daerah adalah bersifat sensitif publik. Untuk itu Fraksi Partai Golkar mendesak agar pelaksanaannya konsisten sesuai kalender kerja, tuntas tepat waktu, tepat sasaran dan bermutu,” ujar Maksimilianus.
Fraksi Partai Golkar, kembali menegaskan agar optimalisasi Samsat Online segera diIakukan dengan usaha-usaha nyata mengimplementasikan dan/atau merevitalisasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemen’ntah Daerah dengan Bank NTT.
Fraksi Partai Golkar juga meminta agar pemerintah konsisten merealisasikan penyertaan modal kepada PT Jamkrida dan PT KI Bolok sesuai Perda yang baru ditetapkan. “Demikian pula Pemda perlu melakukan kalkulasi penyertaan modal kepada bank NTT dalam kerangka pemenuhan target modal inti bank NTT sebesar Rp 3 triliun paling lambat pada tahun 2024, sesuai syarat Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Maksimilianus.
Rapat paripurna itu dipimpin oleh ketua DPRD NTT Emiliana J. Nomleni didampingi para Wakil Ketua diantaranya Inche Sayuna, Chris Mbuik, dan Aloisius Malo Ladi serta dihadiri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Sekda NTT Ben Polomaing, Staf Khusus Gubernur Imanuel Blegur serta pimpinan OPD. (*/bp)
