NTTsatu.com – KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya mengingatkan para bupati dan walikota se provinsi NTT untuk tidak boleh terlambat menetapkan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.
“Saya minta sekaligus mengingatkan para bupati dan walikota di NTT untuk segera menetapkan APBD tahun anggaran 2018. Aturan sudah jelas jika terlambat penetapan APBD,” kata Gubernur Lebu Raya ketika memimpin rapat kerja (Raker) bersama para Bupati dan walikota se-NTT di Gedung Sasando, Aula Fernandez, Rabu, 15 November 2017.
Raker itu dihadiri seluruh bupati se provinsi NTT dan walikota Kupang. Hadir juga Forum Komunikasi Pempinan Daerah (Forkompimda) NTT.
Dalam rakor itu Gubernur memaparkan sejumlah program yang sudah dan sedang dijalankan serta beberapa agenda kegiatan kedepannya. Setelah itu para bupati dan walikota juga memberikan penjelasan tentang pembangunan di daerahnya masing-masing.
Gubernur selain mengingatkan untuk tidak terlambat menetapkan APBD bersama DPRD di daerah masing-masing, dia juga meminta para bupati dan walikota untuk bekerja serius terutama dalam pengelolaan keuangann daerah sehingga bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).
“Saat ini, pemprov NTT sudah dua tahun berturut-turut memeroleh opini WTP dan dua kabupaten juga sudah peroleh WTP yakni Sumba Timur dan Kabupaten Sikka. Saya berharap daerah lainnya juga bisa mengatur dengan baik sehingga bisa memperoleh WTP,” katanya. (bp)
