NTTsatu.com – KUPANG – Kesulitan pelayaran antara wilayah di rumpun kepulauan Lamaholot dan mendukung pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya mengaku telah meminta tambahan dua aramada feri kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Saya minta (kepada ibu Menteri Rini Soemarno) untuk di Labuan Bajo perlu ada kapal feri yang beroperasi di pulau-pulau di kawasan wisata itu, dan juga saya minta ada armada feri khusus untuk Larantuka, Solor, Adonara, Lembata, dan Alor,” kata Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang, Jumat, 11 Mei 2018.
Ia mengatakan, permintaan itu telah disampaikannya secara langsung kepada Menteri Rini Sumarno dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke provinsi Nusa Tenggara Timur dari 6-7 Maret 2018 lalu.
Gubernur dua periode itu mengemukakan, alasan diperlukan layanan kapal feri di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat itu untuk meningkatkan layanan bagi wisatawan yang mengunjungi berbagai destinasi di dalam kawasan wisata Taman Nasional Komodo (TNK) yang terkenal sebagai habitatnya satwa purba komodo (varanus komodoensis) itu.
Dengan begitu, lanjutnya, para wisatawan yang datang tidak harus menyewa kapal sendiri, namun bisa memanfaatkan layanan penyeberangan yang tersedia secara reguler.
“Sehingga ada pilihan bagi wisatawan yang mau ke pulau-pulau di dalam kawasan wisata komodo seperti dari Kota Labuan Bajo ke Pulau Komodo, Rinca, Padar, dan sebagainya,” katanya seperti dilansir antaranews.
Selain itu, lanjutnya, perlu adanya layanan armada feri yang menghubungkan tiga kabupaten yakni Flores Timur, Lembata, dan Alor karena ketiga kawasan tersebut juga memiliki wisata bawah laut yang bagus.
“Kalau ini dilayani feri yang bagus maka mungkin ada banyak wisatawan yang bergerak menuju daerah itu, selain itu juga untuk mendukung aktivitas perekonomian di ketiga kawasan ini,” katanya.
Ia mengatakan, permintaan layanan feri tersebut berupa armada baru selain sejumlah armada feri yang selama ini dikelola PT ASDP Indonesia Ferry cabang Kupang yang melayani penyeberangan antarpulau di provinsi setempat.
Menurut gubernur, Menteri Rini Sumarno pada prinsipnya sudah menyetujui permintaan tersebut, dan telah meminta Direktur Utama ASDP yang juga hadir dalam rangkaian kunjungan menteri itu untuk mengkajinya agar segera diwujudkan.
Ambil alih pengelolaan tiga pelabuhan
Selain itu, gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi NTT mengambil alih pengelolaan tiga pelabuhan penyeberangan yakni Aimere di Kabupaten Ngada, Pelabuhan Nagekeo, dan Teluk Gurita di Kabupaten Belu.
“Kementerian Perhubungan telah menyerahkan pengoperasian pengelolaan ketiga pelabuhan yang menyebar di Pulau Flores dan Pulau Timor ini kepada pemerintah provinsi,” kata Gubernur Frans Lebu Raya di Kupang, Jumat (11/5).
Pengalihan wewenang pengelolaan pelabuhan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan sub urusan pelayaran.
Gubernur menjelaskan, dengan begitu kewenangan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional tersebut selanjutnya menjadi urusan pemerintah provinsi setempat.
Menurutnya, ketiga pelabuhan tersebut memiliki fungsi strategis untuk pergerakan arus barang dan orang antardaerah secara lancar melalui jalur laut.
NTT sebagai daerah bercirikan kepulauan, lanjutnya, membutuhkan dukungan banyak infrastruktur transportasi laut yang memadai salah satunya berupa pelabuhan penyeberangan regional.
“Ketiga pelabuhan ini menjadi bagian dari titik simpul hubungan antaradaerah, selain itu menjadi tempat perpindahan antarmoda transportasi yang strategis di dua pulau besar, Timor dan Flores,” katanya. (*/bp)