KUPANG. NTTsatu.com – Gubernur NTT, Drs.Frans Lebu Raya menghadiri Kongres III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang dibuka oleh Presiden RI ke-7, IR. Joko Widodo.
Konggres ini juga dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) Megawati Soekarnoputri, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Ketua Umum PA GMNI yang juga Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Sekjen PA GMNI Ahmad Basarah serta Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Kongres III persatuan alumni GMNI digelar di di JL.Expo, Kemayoran Jakarta, Jumat, 07 Agusatus 2015. dengan tema “Jalan Trisakti Menuju Tatanan Masyarakat Pancasila”.
Dalam sambutan singkatnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa thema pada kongres ini meyakinkan semua pihak bahwa jalan yang harus ditempuh adalah jalan perubahan untuk menuju masyarakat pancasila. Bangsa ini akan bertahan dalam langkah perubahan ini apabila dipandu oleh ideologi, dan ideologi Pancasila menjadi panduan dan bintang pengarah.
Presiden Jokowi mengingatkan kembali para peserta Konggres pada pidato Bung Karno ketika membuka Konferensi GMNI, 17 Februari 1959. Bahwa Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner. Kaum Marhaen harus mengembangkan dan menjadikan masyarakat kuat, bahagia, sentosa, adil, dan makmur.”
Ketua Umum (ketum) PA GMNI Soekarwo dalam sambutannya menegaskan, tanpa politik hukum yang memungkinkan munculnya undang-undang yang menjamin Trisakti, maka Trisakti sebagai sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya tidak akan terwujud di Indonesia.
Bagi Soekarwo, hal tersebut memungkinkan lahirnya undang-undang yang dapat menjamin terwujudnya kedaulatan politik, praktik berdikari dibidang ekonomi dan praktik berkepribadian di bidang kebudayaan
“Kongres III ini akan merumuskan strategi perjuangan kaum Soekarnois agar dapat merevitalisasi dan membumikan ajaran-ajaran Bung Karno dan api perjuangannya dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan,” tambah Soekarwo.
Tentang thema Jalan Trisakti Menuju Tatanan Masyarakat Pancasila, Gubernur Frans Lebu Raya yang tampil dalam acara sharing pengalaman kepala daerah bersama para Kepala Daerah alumni GMNI seperti Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Timur DAN Wakil Gubenur DKI Jakarta mengatakan, “Trisakti jika diimplementasikan dalam berbagai kebijakan dan program di NTT tentu terkait dengan kewenangan yang dimiliki seorang Gubernur / kepala daerah.
UU harus tetap dirumuskan berdasarkan kondisi dan kultur budaya negara Indonesia. Selain itu dalam demokrasi pancasila, diajarkan tentang musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu dalam kongres ini semua harus merumuskan segala sesuatu hendaknya melalui musyawara dan mufakat. Gubernur NTT menitipkan kepada seluruh anggota DPRD supaya merumuskan UU sesuai dengan pancasila.
“Saya titip permohonan kepada anggota DPR kalau bisa dibentuk sebuah Lembaga/badan khusus untuk menangani urusan Ideologi demi mempertahankan nilai wawasan pancasila. Haru diingat bahwa dimana pun kita berada kita adalah petugas ideologis” ungkap Gubernur Frans. (ayu/bp)
===
Foto: Gubernur NTT ketika menghadiri Kongres III Persatuan Alumni GMNI
