Gubernur NTT Usulkan BUMDes Dalam Bentuk Koperasi

0
115

KUPANG, NTTsatu.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan dibentuk di semua desa di Indonesia, sebaiknya berbentuk koperasi, agar rakyat di pedesaan mendapat ruang partisipasi di dalamnya. Jangan perseroan karena tidak adaptif dengan budaya gotong royong di desa dan dikuatirkan dapat menguatkan individualisme di pedesaan.

Gubernur Frans Lebu Raya mengusulkan hal itu ketika hadir sebagai pembicara pada Acara Round Table Discussion (RTD) dengan tema Revitalisasi Pengelolaan Peternakan Sapi Nasional Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Ketahanan Nasional, Kamis, (6/8) bertempat di ruang Kresna Gedung Astagatra Lt.IV Barat Lemhanas RI.

“Saya sepakat dengan kelembagaan yang disebut koperasi, dan NTT memang dijadikan sebagai provinsi koperasi. Pada kesempatan ini saya menaruh harapan besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhanas RI agar mendorong BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam bentuk koperasi, sehingga saling membantu dan gotong royong tetap terjaga” demikian kata Gubernur Lebu Raya menanggapi sesi diskusi bersama peserta Round Table Discussion (RTD).

Gubernur Lemhanas RI, Prof. Dr.Ir.Budi Susilo Soepandji saat itu mengatakan, Presiden. Joko Widodo menegaskan, ada tiga masalah bangsa yang harus diselesaikan yaitu merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi – sendi perekonomian nasional, merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

“Oleh karena itu kajian pada hari ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan amanah Presiden RI tersebut, khususnya terkait melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dari sisi ketahanan pangan, terutama pada sektor pengelolaan peternakan sapi nasional,” kata Budi Susilo Soepandji.

Dia mengatakan, permasalahan sapi kini tidak lagi hanya menjadi isu nasional, namun sudah isu global yang melibatkan berbagai aktor, baik negara maupun non negara, bahkan sapi dapat dijadikan alat politik untuk meningkatkan daya tawar suatu negara.

Susilo Sospandji juga menjelaskan, posisi indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat dunia dan dengan tingkat kesejahteraan maupun pendidikan yang terus meningkat, berdampak pada terus meningkatnya kebutuhan daging maupun susu sapi.

Berkaitan dengan upaya swasembada sapi nasional, Lemhanas RI pada tanggal 10 Juni 2015 yang lalu, telah melakukan serangkaian acara Focus Group Discussion. Saat itu terungkap fakta bahwa permasalahan yang menghambat upaya perwujudan swasembada sapi sangatlah kompleks dan memerlukan penanganan secara khusus.

Beberapa permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan: Aspek kebijakan;lemahnya infrastruktur dan perangkat pendukung;minimnya ketersediaan data base yang upto date dan valid; adanya unsur “pemain” yang diindikasikan mampu memepermainkan harga; tidak meratanya kualitas dan kuantitas peternakan sapi, mahalnya pakan sapi dan minimnya teknologi. (ayu/bp)

======

Foto: Gubernur NTT, Frans Lebu Raya ketika berbicara di Lemhanas RI

Komentar ANDA?