Gubernur: Senjata Itu Simbol Bela Negara

0
356
Foto: Gubernur Lebu Raya saat memberika keterangan pers usai RUPS – LB di gedung SCC Maumere, Jumat, 11 Agustus 2017

NTTsatu.com – MAUMERE – Gubernur NTT, Frans Lebu Raya menyatakan, senjata yang diterimanya dari Panglima TNI melalui Pangdam Udayana merupakan simbol bela Negara. Karena soal bela negara itu bukan hanya urusan TNI saja tetapi urusan dan tanggungjawab seluruh anak bangsa.

“Senjata itu diberikan Panglima TNI kepada seluruh Gubernur di Indonesia. Seharusnya diberikan pada tanggal 19 Mei 2017 lalu di Natuna, tetapi saat itu saya tidak hadir makanya baru diserahkan oleh Pangdam Udayana pada Kamis, 10 Agustus 2017 di Bali,” kata Lebu Raya di Maumere, 11 Agustus 2017.

Lebu Raya menjelaskan, menurut Panglima TNI, senjata itu diperlukan oleh semua pejabat negara. Selain itu sebagai simbol urusan bela negara. Karena Bela negara itu bukan hanya urusan dan tanggungjawab TNI saja, tetapi tanggungjawab seluruh anak bangsa.

“Kita bicara tentang bela negara, bagaimana supaya negara ini betul-betul kuat menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Kekuatan TNI kita semakin baik dan kita yaki TNI akan mampu menjaga kedaulatan bangsa ini. Dan kita perlu ikut mendukung TNI soal urusan bela negara ini,” tandasya.

Foto: Gubernur NTT dan Gubernur Bali saat menerima senjata dari Pangdan IX/Udayana

Diberitakan sebelumnya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Komaruddin S, Kamis, 10 Agustus 2017 menyerahankan Senjata Api dari Panglima TNI kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika serta Gubernur NTB,  Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Penyerahan senjata itu dilakukan di Ruang Sthana Yudha Makodam IX/Udayana.

Pangdam menyampaikan bahwa penyerahan senjata api berupa pistol ini merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan dari Panglima TNI kepada para Gubernur setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembekalan, latihan dan pembaretan saat Latihan PPRC TNI Tahun 2017 di Natuna.

Tujuan diserahkannya senjata api berupa pistol ini adalah untuk menjaga keamanan dan melindungi diri para Gubernur selaku pemimpin atau panglima tertinggi di daerah dari segala bentuk gangguan yang mengancam jiwa dan raga para Gubernur saat bertugas.

Izin kepemilikan senjata api untuk tujuan menjaga keamanan dan melindungi diri ini hanya diberikan kepada pejabat tertentu, sesuai dengan Perppu Nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, mereka yang berhak memiliki senjata api harus dipilih secara efektif dan selektif. (bp)

Komentar ANDA?