Gubernur Terima 125 Praja STPD Yang Siap Bertugas di NTT

0
343
Foto: Gubernur NTT, Frans Lebu Raya saat menerima Kehadiran Praja STPD yang akan bertugas di wilayah ini.

NTTsatu.com – KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Frans Lebu Raya secara resmi menerima 125 orang lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXIII untuk  melaksanakan tugas di NTT. Mereka  telah berstatus sebagai  Aparatur Sipil Negara (ASN) itu, dilepas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk NTT.

Acara penyerahannya, ditandai dengan penandatanganan berita  acara serahterima dilakukan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kemedagri, Drs. Robert Simbon,MPA dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, di Aula Fernandes, Kantor Gubernut NTT, Senin (23/10) petang.

“Ini awal dari karier  saudara-saudari dan Saya ingin menegaskan bahwa di NTT saat ini rukun , NTT itu Nusa Terindah Toleransi nya, Rukun dan pasti menerima dengan senang hati semua orang yang datang berkehendak baik! Untuk membangun Negeri ini di sini (NTT),” tegas Gubernur NTT.

Lebih lanjut Gubernur Frans Lebu Raya, mengapresiasi dan senang serta bangga dengan pola penempatan yang dilakukan oleh Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia .

”Saya senang dengan penempatan pola seperti ini, dari mana-mana, supaya tahu bahwa bangsa ini begitu besar, bangsa ini begitu luas, bangsa ini kaya raya,  dan saudara-saudara ada dimana-mana, sehingga kita tidak terkungkung dalam semangat kedaerahan kita masing-masing dan itu sesungguhnya mengancam NKRI itu sendiri,” katanya.

Lebih lanjut Gubernur mengajak semua pihak untuk ikut membangun jiwa bangsa serta karakter bangsa.  “Pertama tama dan utama dalam membangun bangsa adalah membangun jiwa bangsa dan membangun karakter bangsa mesti terus menerus kita lakukan dengan serius dan saya percaya itu ada di praja praja lulusan IPDN,” ucapnya.

Gubernur juga berpesan agar lulusan IPDN mengawali karier berkerja dengan disiplin, maka akan menjadi pola hidup dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.memang berat meninggalkan rumah dan keluarga namun jangan cemas karena NTT akan menjadi saudara bagi semua.

Pada akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional  Pengelola Perbatasan dan selamat Bertugas dan mengabdi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Foto: Gubernur NTT Menandatangani berita acara penyerahan Praja STPD yang akan bertugas di seluruh wilayah NTT

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional  Pengelola Perbatasan  Robert Simbolon, mengharapkan agar lulusan IPDN dapat menjadi pelopor dari sebuah kebijakan yang baru.

“Sejak lembaga pendidikan ini dibentuk tahun 1947  baru pertama kali ini ada kebijakan yang penempatannya dalam skala nasional. Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri  ingin memaknai  secara nyata  bahwa Indonesia itu satu, ini kesempatan kalian untuk menjadi Indonesia yang sesungguhnya, untuk menjadi orang Indonesia yang sejati yang mengerti betul what is to be indonesian.” tutur Bapak Deputi tersebut.

Pada Akhir Sambutannya Menteri Dalam Negeri berpesan kepada Gubernur NTT dapat menerima PNS lulusan IPDN dengan penuh suka cita dan kebanggaan.

“Mereka adalah putra putri  terbaik bangsa, untuk itu agar mereka dapat  perdayagunakan dengan baik sesuai dengan kopetensinya masing-masing sehingga dapat turut berkontribusi  terhadap kemajuan  daerah dimanapun ditempatkan,” harapmya.

Adapun Komposisi penempatan dan pemindahan Lulusan IPDN  angkatan 23 yaitu 15% pada Kemeterian Dalam Negeri, 35% pada Kawasan perbatasan, 50% pada Pemerintah Daerah. Provinsi NTT mendapat alokasi lulusan IPDN XXIII sebanyak 125 orang yang akan disebar diseluruh Kabupaten/Kota se-NTT. PNS Alumni IPDN angkatan 23 menjadi PNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Oktober 2017, selanjutnya TMT 01 Oktober 2017 – 31 Desember 2017 statusnya adalah PNS Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya 01 Januari 2017 dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS daerah.

Tampak hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Bupati Manggarai, Plt. Bupati Sabu raijua, Wakil Bupati TTS, Sekretaris Daerah Kabuaten Lembata, Kepala BKD Kota Kupang, Kepala BKD Kabupaten Belu, Kepala BKD Kabupaten TTU, Asisten III Kabupaten Sumba Timur, Asisten II Kabupaten Malaka, Asisten III Kabupaten Alor, Asisten III Kabupaten Kupang, insan pers dan undangan lainnya.  (humas setda ntt/bp)

Komentar ANDA?