Gubernur Tetap Ingin Bangun Hotel di Area wisata, Gereja dan Aktivis Tolak

0
158

NTTsatu.com – Pada 1 Maret Selasa 2016, bertempat di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat (Mabar), Flores, berlangsung kegiatan sosialisasi rencana pengelolaan Pantai Pede oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekitar 200 orang hadir dalam acara ini, termasuk Gubernur Frans Lebu Raya; Bupati Mabar, Agustinus Ch. Dula; Sekda Mabar, Mbon Rofinus dan Camat Komodo, Abdullah Nur.

Selain itu, dari kalangan masyarakat sipil, hadir Louren Edwar Helo, Ketua Gerakan Masyarakat Selamatkan Pantai Pede dan Pulau-Pulau (Gemas P2); Pastor Marsel Agot, Anggota Gemas P2;  perwakilan dari Keuskupan Ruteng, serta perwakilan mahasiswa STIKIP Ruteng dan STIPAS St Sirilus Ruteng, perwakilan PMKRI.

Dalam pertemuan ini, Lebu Raya mengatakan, area wisata Pantai Pede merupakan aset milik Provinsi NTT. Hal tersebut bisa dibuktikan oleh surat dan bukti-bukti tertulis.

“Jika ada yang memiliki pendapat dan bukti berbeda, mari kita bicarakan bersama,” ujar Lebu Raya, seperti dilansir Floresesa.co.

Lebu Raya kembali mengatakan bahwa aset milik pemerintah provinsi harus dioptimalisasi.

“Pariwisata sudah tidak dapat terbendung lagi di wilayah Labuan Bajo. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalisasi dunia pariwisata yang kita miliki. Kita dituntut untuk mampu terus memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang berskala lebih baik untuk menunjang bidang pariwisata yang kita miliki,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, Romo Marten Chen dari Keuskupan Ruteng mengatakan, masyarakat yang selama ini menolak pembangunan hotel di Pantai Pede memahami aset tersebut adalah milik provinsi.

“Kami mengerti Pantai Pede memang aset provinsi, bukan aset pribadi gubernur. Selama ini, puluhan ribu warga dari Manggarai Barat dan dari luar Kabupaten Manggarai Barat biasa ke Pantai Pede. Namun dengan terbatasnya ruang publik nanti, apakah masih bisa dimanfaatkan secara jasmani dan rohani, maupun (untuk) sukacita puluhan ribu warga tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kristian Nanggolan, Ketua PMKRI Ruteng menyatakan, pembangunan gedung bertingkat atauhotel berbintang membatasi ruang gerak masyarakat untuk menikmati areal wisata dan ruang publik yang ada.

“Pantai Kuta, Bali memiliki akses jalur darat yang tidak menghambat para wisatawan, namun jika areal Pantai Pede separuhnya dibangun maka ruang gerak wisatawan atau warga menjadi terbatas,” ujarnya.

Romo Robert Pelita, Vikep Labuan Bajo yang juga mewakili Keuskupan Ruteng membacakan pernyataan yang intinya menyampaikan amanat Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Sinode Keuskupan Ruteng, kata dia, sudah diputuskan untuk menolak privatisasi terhadap Pantai Pede.

“Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat untuk menolak pembangunan privatisasi Pantai Pede. Mendesak Gubernur NTT dan Bupati Manggarai Barat agar 100 meter dari areal bibir pantai menjadi jalur bebas privatisasi.”

Setelah dibacakan, pernyataan sikap itu selanjutnya diserahkan kepada Gubernur NTT. (sumber: uncannews.com)

=====

Keterangan foto: Suasana pertemuan di antara warga dengan gubernur NTT bertempat di Aula Setda Kantor Bupati Manggarai Barat (ist)

Komentar ANDA?