KUPANG. NTTsatu – Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun ini diharapkan bisa dengan sistem online, namun untuk provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), UN online hanya bisa diselenggarakan di satu sekolah saja, yakni SMK Negeri I Kupang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Sinu Manuk Petrus yang dihubungi di kantornya, Selasa (l0/3/20l5) menjelaskan, persyaratan untuk bisa menyelenggarakan UN online di tingkat SMA dan SMK adalah, sekolah itu harus berstatus terakreditasi A dengan peresdiaan computer l berbanding 3 (l:3) dengan cadangan minimal 3 unit dilengkapi dengan UPS yang memadai dan genzet sendiri sebagai persiapan jika sesewaktu litrik PLN padam.
“Untuk seluruh NTT hanya SMK Negeri I Kupang yang bisa menyelenggarakan UN dengan sistem online karena persediaan komputernya memadai. Sekolah ini memiliki persediaan computer sebanyak l68 unit dan peserta UN sebanyak 407 orang sehingga memenuhi persyaratan untuk bisa menggelar UN online,” katanya.
Dijelaskan, tahun ini jatah NTT mendapat jatah 2 sekolah untuk penyelengaraan UN sistem online, namun hanya satu sekolah saja yang bisa. Beberapa sekolah yang diharapkan bisa menyelenggarakannya seperti SMAK Giovani dan SMA Mercusuar di Kupang namun mereka menolak karena persediaan computer sangat terbatas.
Terkait persiapan penyelenggaraan UN online di SMK Negeri I Kupang, Petrus menjelaskan, pihaknya sudah memantau langsung uji coba penyelenggaraan UN sistem online itu dan hasilnya sangat bagus. Artinya peserta UN di sekolah ini akan mengikutinya dengan baik.
Mengingat di Kupang, sering terjadi pemadaman listrik PLN, kata Petrus, maka sudah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak PLN dimana PLN menjamin tidak akan adanya pemadaman listrik selama penyelenggaraan UN. Meski demikian, pihak sekolah juga sudah mengupayakan genzet sendiri. MoU juga sudah dilakukan dengan pihak PT Telkom yang menjamin jaringan telekomunikasi tidak akan terputus saat pelaksanaan UN tersebut.
“Seluruh biaya yang dikeluarkan terkait pelaksanaan UN sistem online ini dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” jelasnya. (bop)
