NTTsatu.com – Sebuah helikopter Malaysia memasuki wilayah Indonesia tanpa izin di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan, Minggu (28/6). Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) belum menerima laporan resmi terkait pelanggaran wilayah itu.
“Apabila ada pelanggaran wilayah, kita harus mengetahui dulu tiga aspek, satu identifikasi pesawat, kedua koordinat di mana wilayah melanggar, dan ketiga waktu kapan. Tanpa informasi itu tidak bisa mempertanyakan langkah yang diambil,” kata Juru Bicara Kemlu Armanatha Nasir di Restoran The Duck King Setiabudi, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2015)seperti dilansir detik.com.
Terkait pelanggaran perbatasan yang sudah 9 kali, dia tidak menampiknya. Menurutnya, informasi pelanggaran itu terjadi sejak Januari. Namun, ia mengingatkan dalam hal ini mesti ada laporan dari pihak Mabes TNI dan Menko Pulhukam.
“Tanya ke Mabes TNI dan Menko Polhukam apa sudah menerima laporan dan mengirimkan? Tapi memang sudah ada beberapa dari bulan Januari, tapi informasi tersebut saat di lapangan tidak bisa diverifikasi,” sebutnya.
Dia menjelaskan persoalan utama sering terjadinya pelanggaran Malaysia karena belum selesainya pembahasan batas wilayah. Penyelesaian masalah ini dinilai tak semudah yang dibayangkan.
“Sampai saat ini sudah dua kali kita melakukan pertemuan soal itu. Tapi memang untuk masalah itu tidak semudah dibayangkan prosesnya,” tuturnya.
Lantas, apakah Kemlu mengetahui kabar adanya menteri Malaysia yang berada di dalam helikopter tersebut?
“Saya tidak tahu kejadian persisnya. Seperti saya bilang harus diterima yang tiga laporan tadi dari TNI. Hingga saat ini belum terima. Kalau sudah terima baru kita pertanyakan kepada pihak asing,” ujarnya. ****
