Hentikan Perampasan Tanah Petani

0
809

NTTsatu.com – KUPANG – Peringatan Hari Tani Nasional ke-58, Senin, 24 September 2018 merupakan moment yang paling berharga dan bersejarah bagi kaum tani, dimana kaum tani dapat memperjuangkan hak-haknya secara demokratis untuk memperoleh akses sumber agraria demi keberlangsungan hidupnya.

Sejumlah elemen maayarakat di kota Kupang dan sekitarnya yang tergabung dalam ALIANSI SOLIDARITAS UNTUK MAROSI (LAMBOYA) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD NTT. Mereka membawa hasil pertanian dan meletakkan di atas meja-meja dalam ruang rapat Kelimutu Gedung DPRD NTT ketika diijinkan masuk untuk berdialog dengan anggota dewan.

Rilis yang dikirim aliansi dan diterima media ini, Selasa, 25/09/2018 ada point-point penting yang diserukan dalam aksi demo ini.

Persoalan utama petani saat ini adalah ketimpangan struktur penguasaan lahan yang disebabkan oleh liberaelisasi ekonomi yang terjadi di masa orde baru. Saat itu masyarakat yang hidup dengan sistem feodal direnggut hak atas tanahnya serta mematikan sumber pangannya.

Sebernarnya persoalan ini sudah dapat diminimalisasikan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. Lahirnya UUPA telah membawa harapan baru pada waktu itu sebab dapat dijadikan sebagai dasar atas kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.

Namun ketimpangan struktur penguasaan ini masih berlanjut di Indonesia hingga saat ini sehingga membuat petani, buruh tani, pemuda desa, dan kaum perempuan jatuh dalam jurang kemiskinan.
Selain membawa penderitaan bagi rakyat, ketimpangan ini juga meninggalkan konflik saat rakyat tidak tinggal diam menyaksikan haknya yang dirampas oleh penguasa baik itu pemerintah maupun pemilik modal.

Dari sejumlah konflik agrarian yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih ada konflik yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Contohnya yang terjadi di Desa Enolanan, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang.

Konflik ini bermula ketika Pemerintah Kabupaten Kupang merampas tanah masyarakat seluas 4 hektar. Untuk memuluskan niatnya maka pemerintah menggunakan jalur kekerasan bahkan kriminalisasi kepada masayarakat yang memperjuangkan haknya.

Hal ini terjadi pada petani di Oemofa yang dinyatakan bersalah atas kasus kepemilikan tanah yaitu Bapak Imanuel Beti dan Mama Sofia Beti. Pada tanggal 12 Juli mereka dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 6 ayat (1) huruf A peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 Tahun 1990 pada putusan Pengadilan Oelamasi Bapak.

Imanuel Beti dan Mama Sofia Beti dihukum 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan penjara.

Kriminalisasi terhadap petani juga terjadi pada 16 masyarakat yang mendiami hutan Pubabu, Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tuduhan penyerobotan yang dilayangkan oleh Dinas Peternakan dan Dinas Kuhutanan Provinsi ini mengakibatkan 15 masyarakat yang terdiri dari Anak-anak dan orang dewasa baik itu perempuan dan laki-laki mendekam di dalam bui selama 6 bulan. Sedangkan 1 orang lainnya tidak terbukti bersalah.

Konflik ini juga bermula dari konflik agrarian yang sampai saat ini belum diselesaikan oleh pemerintah, padahal sangat jelas pemerintah telah melakukan perpanjangan kontrak tanpa persetujuan masyarakat di tahun 2013 sedangkan masyarakat telah membatalkan perpanjangan kontrak pada tahun 2010.

Upaya petani mempertahankan hak atas tanah juga terjadi di Pulau Sumba di tengah lajunya investasi pariwisata di Pulau Sandelwood, kejadian berawal dari rombongan PT. Sutra Marosi Kharisma bersama Petugas Kantor Pertanahan BPN/ ATR Kabupaten Sumba Barat, yang dikawal oleh oleh Polres Sumba barat, Anggota TNI Kodim Sumba Barat, Anggota Polsek Lamboya, Satuan Brimob Polres Sumba Barat dan Turut juga anggota Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan Lamboya dantang ke lokasi tanah yaitu marosi, Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya.

Rombongan yang berjumlah sekitar 100 lebih personil, langsung melakukan pengukuran tanah dan pengecekan tata batas tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat. Peristitwa terjadi ketika pengukuran sampai di bidang 5, masyarakat melakukan klarifikasi karena petugas ukur mengukur jalan ritual agama Marapu yang disucikan oleh penganut Marapu, guna mempertahankan hak atas tanah, dibalas dengan peluru yang menyasar ke dada Almarhum poroduka. Upaya keluarga korban bersama Kuasa hukum dalam upaya mencari proses penegakan keadilan atas meninggalnya Almarhum Poroduka terhitung dari tanggal 25 April sejak dilaporkan keluarga bersama kuasa hukum kepada penegak Hukum sampai dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur sampai detik ini belum juga mendapatkan titik terang siapa pelaku pembunuh Pssoroduka

Akibat monopoli, penguasaan dan pengelolaan oleh Negara terhadap petani di Nusa Tenggara Timur mengakibatkan pada Rendahnya pendapatan, pengangguran dan kehilangan sumber mata pencaharian Petani di Nusa Tenggara Timur.

Ketika dikaitkan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di NTT Rp. 1.606.827/orang/bulan, penghasilan keluarga petani di Nusa Tenggara Timur berkurang mencapai ≤ Rp.1.000.000/ bulan artinya Petani di Nusa Tenggara Timur hidup dibawah kebutuhan Hidup Layak.

Atas dasar persoalan diatas, maka kami dari ALIANSI SOLIDARITAS UNTUK MAROSI (LAMBOYA) menuntut sebagai berikut :
1. Hentikan Perampasan Tanah masyrakat Adat dan kembalikan tanah pada petani bukan kepada Investor.
2. Hentikan Segala diskriminasi dan intimidasi dan kriminalisasi terhadap Petani
3. Usut tuntas kasus Poroduka yang ditembak karena mempertahankan haknya
4. Menuntut pelepasan kawasan terhadap pemukiman masyarakat Desa Neolmina kecamatan Takari.
5. Menuntut Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan kasus ekspansi PT.Djarum Grup yang telah merusak hutan, memonopoli sumber air dan merampas tanah petani Umalulu di Sumba Timur.
6. Menuntut DPRD untuk melakukan RDP terhadap kasus kematian Alm. Poro Duka
Mengembalikan tanah petani Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.
7. Menuntut Gubernur dan DPRD NTT untuk memberikan pengakuan terhadap kepemilikan lahan dan hutan masyarakat Pubabu Besipae TTS.
8. Menuntut pengakuan kepemilikan lahan masyarakat Enolanan Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang. (tim)

———-

 

Foto: Demonstran membawa hasil tani dan meletakkan di atas meja ruang rapat Kelimutu, Gedung DPRD NTT, Senin, 24 September 2018

Komentar ANDA?