Honing Kembali Adukan Bawaslu Provinsi NTT ke DKPP

0
158

KUPANG. NTTsatucom – Tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTT yang mengeluarkan surat bernomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014 yang sudah diputus oleh DKPP dengan nomor putusan DKPP No. 22/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 9 Oktober 2015 masih terus berlanjut.

Honing Sanny melalui kuasa hukumnya, Petrus Bala Pattyona, Hendrikus Hali Atagoran, dan F.X. Namang kembali mendatangi DKPP untuk mengadukan Bawaslu Provinsi NTT.

Tindakan Honing mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nelce Ringu, Tim Asistensi Bawaslu NTT, Mikhael Feka, dan Anggota Bawaslu Provinsi NTT Jemris Fointuna ke DKPP karena dianggap tidak patuh menjalankan amar putusan DKPP.

“Kami kembali mengadukan Nelce, dan kawan-kawan ke DKPP karena mereka tidak mempunyai itikad baik dalam memperbaiki kinerja, dan tidak patuh terhadap putusan DKPP,” ungkap kuasa hukum Honing Sanny, Petrus Bala Pattyona melalui rilis yang diterima redaksi NTTsatu.com di Kupang, Jumat, 27 November 2015 malam.

Keputusan mengadukan Bawaslu NTT adalah merupakan langkah terakhir yang ditempuh pengadu, karena dalam beberapa kesempatan pihak teradu tidak dapat diajak berbicara untuk menyelesaikan persoalan dengan jalan musyawarah.

“Kami sudah mencoba untuk menghubungi saudari Nelce, namun tidak ada respon dan bahkan mengatakan bahwa semua yang dilakukan dalam menjalan kanperintah DKPP sudah dikoordinasikan dengan pihak Bawaslu RI, sehingga dia tidak akan membuat perubahan atas surat klarifikasi yang dikirimkan ke DKPP dan Bawaslu RI,” jelas Pengacara Jakarta asal Lembata ini.

Selain peringatan keras terhadap Ketua Bawaslu Provinsi NTT Nelce Ringu, peringatan DKPP juga dtujukan kepada Mikhael Feka dan Jemris Fointuna, Amar putusan dalam point ke-5 yang memerintahkan Bawaslu NTT untuk membuat surat klarifikasi atas surat bernomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014 yang menjadi pokok aduan pengadu memang dilaksanakan dengan mengeluarkan surat bernomor 213/Bawaslu-Prov/X/2015, namun tidak ada poin yang substansinya adalah mengklarifikasi poin kedua dan ketiga surat nomor 210/Bawaslu-Prov/V/2015/.

Pengadu menilai, pihak Bawaslu NTT terkesan takut dalam membuat surat klarifikasi.

“Bawaslu NTT terkesan ada ketakutan dalam membuat surat klarifikasi dengannomor 213/Bawaslu-Prov/X/2015 pada alamat yang dituju tidak merujuk pada alamat surat nomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014. Surat dengan perihal klarifikasi hanya ditujukan kepada DKPP dengan tembusan ke Bawaslu RI,” jelas Petrus.

Bawaslu juga menerbitkan surat dengan perihal pengantar, tanpa nomor dan dikeluarkan di hari yang sama tertanggal 15 Oktober 2015 yang isinya adalah mencabut surat bernomor 213/Bawaslu-Prov/X/2015 yang dikirimkan ke DKPP.

“Bawaslu NTT tidak profesional, dan karenanya harus diuji kembali kompetensinya, apakah masih layak menjabat ketua dan/atau anggota Bawaslu NTT atau tidak,” terang Hendrik Hali Atagoran menambahkan.

Honing Sanny sebagai principal dari pengaduan ini menyampaikan bahwa pengaduan kedua yang dilakukannya bukan didasari oleh ketidak puasan atas putusan DKPP sebelumnya, tetapi lebih dari itu sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan Bawaslu NTT demi tegaknya demokrasi di bumi NTT.

“Saya tidak sedang mengadili siapa-siapa. Yang saya lakukan adalah sebuah upaya untuk tetap menjaga kehormatan Lembaga yang namanya Bawaslu. Lebih dari itu, ini adalah sebuah pelajaran berharga bagi siapapun yang menjadi penyelenggara atau peserta pemilu, bahwa kebenaran harus selalu dijunjungtinggi,” jelas Honing Sanny.

Bawaslu NTT diduga melanggar pasal 5 PeraturanBersama KPU, Bawaslu, dan DKPP. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, UndangNomor 11 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelengara Pemilu, pasal 7 poin b, dan pasal 12.

Pihak pengadub erharap, DKPP dapat memberikan sanksi yang tegas bagi para teradu demi kehormatan lembaga Bawaslu/penyelenggara Pemilu lainnya.

“Kami berharap DKPP memberikan sanks itegas kepada para teradu berupa pemecatan karena setelah mendapatkan peringatan keras dari DKPP sesuai amar putusan DKPP No. 22/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 9 Oktober 2015 tidak menunjukan itikad baik dalam menjaga nama baik lembaga, dan tidak nampak adanya usaha untuk meningkatkan kualitas lembaga dalam menjalankan tugas dan peran sebagai penyelenggara pemilihan umum,” ujar Petrus BalaPattyona. */bp)

Komentar ANDA?