Honing Lapor Kornelis Soi ke Polda NTT

0
157

KUPANG. NTTsatu.com – Honing Sanny, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) I NTT, Kamis, 12 November 2014 melaporkan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan NTT Kornelis Soi ke Polda NTT denggan tuduhan pemalsuan dokumen.

Laporan itu dibuat karena Honing merasa dirinya tidak pernah mencuri suara partai atau caleg lain baik di internal partai maupun caleg partai lain pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 hingga terpilih menjadi anggota DPR RI dan dilantik bulan Oktober tahun 2014 lalu.

Selain itu, selama persidangan kasus pemecatan dirinya dari keanggotaan PDI Perjuangan dan Anggota DPR RI, baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun sidang gugatan terhadap Surat Bawaslu NTT ke DPD PDI Perjuangan NTT dengan tembusan ke Ketua Bawaslu Pusat dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat di Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), mantan anggota Komisi IV DPR ini menegaskan tak terbukti mencuri suara caleg lain.

Perihal mencuri, tegas Honing, bukanlah tipikal dirinya selaku politisi yang paham dan menjunjung tinggi etika, tata krama dan moral dalam berpolitik secara santun dan beradab. Baginya, berpolitik dengan cara-cara ilegal dan tak bepegang pada etika dan moral seperti mencuri, malah akan membunuh karir politik sendiri dan tak produktif bagi partai.

“Hari ini saya didampingi Pak Petrus Bala Pattyona selaku kuasa hukum melaporkan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Kornelis Soi ke Polda NTT. Saya dituding mencuri suara kemudian mengantar saya menjadi anggota DPR RI,” ujar Honing Sanny.

Kornelis adalah saksi dalam pembuatan berita acara klarifikasi yang dilakukan Bawaslu NTT. Klarifikasi sepihak ini berbuntut terbitnya surat tanggapan Bawaslu bernomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014 yang menjadi pokok aduan Honing Sanny kepada Bawaslu NTT di DKPP. DKPP akhirnya mengabulkan pengaduan Honing dan menganulir surat Bawaslu NTT tersebut di atas.

Peran Kornelis dalam kasus ini adalah saksi dalam klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu NTT ketika menanggapi surat keberatan dari DPD PDI Perjuangan NTT Nomor 0850/EX/DPD-NTT/IV/2014, Perihal Pengajuan Keberatan Hasil Pleno Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Ende, Surat No: 0851/EX/DPD-NTT/IV/2014 Perihal Lanjutan Pengajuan Keberatan Hasil Pemilu Kabupaten Ende dan Surat No : 0852/EX/DPD-NTT/IV/2014 perihal Pengajuan Bukti Tambahan Keberatan Hasil Pleno Pemilu Legislatif di Nusa Tenggara Timur. Kornelis juga yang menandatangani surat keberatan yang dilayangkan ke Bawaslu NTT ketika itu.

Menurut Honing, sesuai data dan fakta-fakta persidangan baik di DKPP atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ia menganggap nama baiknya dicemarkan. Karena itu, lulusan Fakultas Teknik UGM ini menempuh upaya hukum lain guna membuktikan bahwa tuduhan pencurian suara yang dialamatkan kepadanya pada Pileg 2014 lalu tidak benar. “Kebenaran harus menang, meskipun nyawa jadi taruhannya,” tegas Honing.

Buntut keberatan DPD PDIP, DKPP dalam putusannya memberi peringatan keras kepada Bawaslu NTT karena dianggap melanggar kode etik yakni menjalankan tugas dan fungsi melampaui kewenangan. Selain itu, perintah klarifikasi terhadap Surat Tanggapan Bawaslu NTT bernomor 210/Bawaslu-Prov/V/2014, menjadi bagian dari amar putusan DKPP yang dibacakan Jumat 9 Oktober lalu.

“Dengan putusan DKPP yang menganulir surat tanggapan Bawaslu NTT, jelas bahwa proses yang terjadi hingga keluarnya surat tanggapan tersebut juga cacat,” tandas Honing.

Menurut Honing, pihaknya tidak berniat menciptakan musuh-musuh baru karena tanpa diciptakan pun ada pihak-pihak tertentu yang memusuhi dirinya. “Saya pernah bertemu dengan saudara Kornelis Soi. Pernah pula menyampaikan bahwa peristiwa hari ini (laporan polisi) pasti saya lakukan,” tambah Honing.

Baginya, berbagai upaya hukum yang dilakukan semata-mata untuk membuktikan kepada publik bahwa apa yang dituduhkan DPD PDI Perjuangan NTT yang berimbas pemecatan dirinya adalah tidak benar.

Wakil rakyat yang sangat familiar di kampung-kampung di Dapil NTT 1 ini pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat NTT terutama para konstituen. Pasalnya, ia tidak bisa bekerja maksimal sebagai wakil rakyat. Ia berharap persoalan yang dihadapi dapat menjadi pembelajaran politik terutama bagi politisi muda. Bahwa kebenaran tidak boleh kalah, walaupun kedudukan, kekuasaan, dan bahkan nyawa menjadi taruhannya. (bp)

=====

Foto: Honing Sanny didampingi penasehat hukumnya Petrus Bala Pattyona dan stafnya, F.X. Namang ketika membuat laporan ke Polda NTT, Kamis, 12 November 2015

Komentar ANDA?