Honing Sanny Pantang Menyerah Melawan PDIP

0
169
Foto: Honing Sanny

BAK disambar petir di siang bolong menerima surat dari DPP PDIP. Surat itu berisi tentang pemecatan dari keanggotaan partai sekaligus anggota DPR RI periode 2014-2019.

Adalah Honing Sanny, politisi asal NTT yang dipecat oleh PDIP dari keanggotaan partai. Pemecatan itu terjadi sejak 21 September 2014, bahkan sebelum dirinya dilantik dari anggota DPR per 1 Oktober 2014.

Kasus ini berawal ketika Honing Sanny dilaporkan oleh koleganya sendiri yang juga ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Honing dituding melakukan kecurangan dalam Pemilu 2014 lalu di dapil NTT I, dapil yang sama dengan Andreas. Andreas menuduh Honing melakukan pemindahan suara partai di 10 kecamatan di dapil tersebut.

PDIP memutuskan untuk memecat Honing dari DPR dan digantikan oleh suara terbanyak kedua di dapil NTT I yakni Andreas. Sayang, pemecatan ini mendapat penolakan. Honing yang merasa dirinya tak bersalah kemudian menggugat keputusan PDIP. Melawan, tak terima dipecat sepihak begitu saja.

“Sampai saat ini saya tidak tahu di TPS mana dan siapa saksinya. Dan semua saksi partai mulai dari TPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi tidak memberikan catatan atau nota protes seperti yang dituduhkan,” ujar Honing beberapa waktu lalu.

Honing menggugat Andreas, DPP PDIP dan KPU. Prosesnya masih terus berlangsung hingga kini. Namun belakangan diketahui, Ketua DPR Ade Komarudin mengirimkan surat Pergantian Antarwaktu (PAW) kepada Presiden Joko Widodo, atas nama Honing Sanny diganti oleh Andreas Hugo Pareira. Keputusan ini yang membuat Honing Sanny berang.

Honing kemudian melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Honing menilai, Ade Komarudin menyalahi kewenangannya sebagai ketua DPR dengan melakukan proses PAW sementara gugatan masih berlangsung di pengadilan.

“Bukti yang saya sertakan untuk melaporkan Ade ke MKD adalah copy surat Ade dari kawan saya yang berbaik hati. Jadi saya langsung tanya kesekjenan ternyata benar ada surat itu, dan saya laporkan itu ke MKD sebagai sebuah pelanggaran,” kata Honing di Gedung DPR, (30/6).

Sementara itu, PDIP tak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Honing tersebut. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu meyakini bahwa Honing bersalah sehingga layak untuk dipecat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tampaknya tidak mau ambil pusing. Dia menegaskan, proses pemecatan yang dilakukan oleh PDIP sudah final dan mengikat.

“Sebenarnya kalau kita mencermati proses hukum termasuk di DPP PDIP, kami partai yang taat mekanisme. Proses Honing Sanny adalah di internal partai melalui Mahkamah Kehormatan Partai sebenarnya telah dilakukan suatu persidangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (2/7).

Hasto menjelaskan, kasus Honing sudah diputuskan bersalah sehingga dipecat dari keanggotaan partai dan anggota DPR. Bahkan permintaan rehabilitasi di Kongres PDIP ditolak karena kesalahan Honing dinilai terlalu besar.

“Dan hasil dari mahkamah partai telah memutuskan. Pak Honing digantikan oleh Pak Andreas Pereira. Mengingat yang bersangkutan tidak menjalankan keputusan mahkamah partai kemudian diperkuat dengan DPP partai, maka kemudian partai mengambil tindakan atas sanksi disipliner dengan melakukan pemecatan terhadap yang bersangkutan,” terang dia.

“Ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan rehabilitasi melalui kongres keempat di Bali April lalu, komisi sub organisasi yaitu komisi rehabilitasi menyatakan menolak permohonannya. Kemudian pengadilan telah memberikan keputusannya yang mana keputusannya memperkuat keputusan partai. Sehingga secara hukum sebenarnya keseluruhan proses pergantian tersebut telah berjalan sesuai UU Parpol,” terang dia.

Soal laporan ke MKD, kata dia, dia yakin Ketua DPR Ade Komarudin sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sehingga dirinya tak mau terlalu ambil pusing atas hal itu.

“Ketika ketua DPR menjalankan tugasnya sesuai dengan rekomendasi KPU dan DPP DPIP telah menjelaskan secara formal, maka gugatan tersebut tentu saja tidak tepat dilakukan,” pungkasnya. (merdeka.com/bp)

Komentar ANDA?