Ini Hasil Rapat Pansus dengan Eks Pengacara Bupati Sabu NTT

0
154
Foto: Mantan pengacara Sabu Raijua NTT

NTTsatu.com – JAKARTA – Pansus hak angket KPK di DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Rapat hari ini mengundang Pengacara eks Bupati Sabu Raijua, NTT, Marthen Dira Tome yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS).

Kedua pengacara tersebut bernama Yohanes Daniel Rihi dan Petrus Bala Patyona. Mereka menyampaikan aspirasinya atas perilaku penyidik KPK.

Rapat berlangsung sejak pukul 17.30-18.30 WIB di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017). Rapat dipimpin ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar didampingi dua wakilnya, Masinton Pasaribu dan Teuku Taufiqulhadi.

Yohanes merasa penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan KPK melanggar hukum. Ia bercerita soal Marthen yang praperadilannya menang dari KPK, namun tetap ditindak lanjuti.

“Kami merasa penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK itu banyak yang melanggar hukum. Sebagai contoh misalnya pada tahun 2016 kami mengajukan gugatan praperadilan dan KPK dianggap kalah,” katanya.

“Kemudian perintah dari putusan itu ialah menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan memerintahkan mengembalikan berkas kepada kejaksaan untuk dihentikan penyelidikannya menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sah,” lanjut Yohanes.

Lebih lanjut Yohanes menuturkan Marthen justru ditetapkan sebagai tersangka. Karena salah satu kasus tersebut Yohanes menuding KPK melanggar hukum.

“Tetapi kemudian mereka menetapkan tersangka lagi sebelum eksekusi putusan itu. Kami merasa ini perbuatan yang melanggar hukum dan juga ini perbuatan yang kami nilai sebagai perbuatan yang tidak benar,” ucapnya.

Ketika ia mencoba untuk mencari alasan penetapan kliennya sebagai tersangka. Pihak KPK justru menganggap pihak Yohanes menghalang-halanginya.

“Ketika kami bertanya itu dianggap sebagai menghalang-halangi. Banyak hal termasuk juga dengan persidangan yang dipindahkan ke Surabaya padahal fokusnya di NTT,” tuturnya.

Wakil Ketua Pansus Angket Taufiqulhadi menyampaikan apa yang telah diadukan oleh Yohanes masuk dalam pelanggaran KPK dan akan menjadi catatan pansus.

“Itulah semua pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada seseorang. Bagaimana kemudian seseorang itu tidak diindahkan haknya dalam pemeriksaan,” tegas Taufiqulhadi.

Ia mengatakan sebenarnya hal tersebut dapat dilaporkan. Apalagi soal konflik kepentingan.

“Tetapi ada hal yang tidak patut yang merupakan pelanggaran terhadap KUHP dan juga ada hal yang merupakan sesuatu yang dianggap sebuah sikap konflik interest malah itu dilaporkan ke KPK,” ucapnya. (detik.com)

Komentar ANDA?