Jacki Uly: Hindari Korupsi Dengan Keteladanan Pemimpin dan Aparat Yang Bersih

0
187
Foto: Pasangan Jacki Uly dan Melki Laka Lena yang siap bertarung dengan kandidat lainnya dalam Pilgub NTT tahun depan
  • Dari Dialog Meja Bundar Menuju Pilgub NTT 2018

 NTTsatu.com – KUPANG– Forum Pemuda Kupang Jakarta (FPKJ), senin (23/10/2017) menggelar dialog yang bertema Dialog Meja Bundar Menuju Pilgub 2018  di Hotel Ima. Dialog ini hanya dihadiri tiga balon gubernur, yaitu, Marianus Sae, Jacki Uly dan I.A. Medah.

Dialog tersebut dipandu oleh Ina Djara menghadirkan tiga panelis, yakni Ade Irawan (Wakil Direktur ICW), Robert Endi Jaweng (Direktur Eksekutif KPPOD) dan Fritz Fanggidae (akademisi).

lam Dialog Meja Bundar Menuju Pilgub NTT 2018 tersebut, Bakal Calon (balon) gubernur NTT, Jacki Uly yang berpasangan dengan Melki Laka Lena ini, mengungkapkan banyak ide – ide brillian untuk pembangunan NTT.

Terkait korupsi menurut Jacki Uly mantan Kapolda NTT menegaskan, Korupsi haya bisa dilawan dengan dua hal yakni membangun aparat yang bersih dan sikap keteladanan dari pemimpin.

“Perlu saya tegaskan, , sikap koruptif ini perlu dilawan dengan dua hal. Kita membangun aparat yang bersih, yang mempunyai konsistensi dalam pekerjaan, yang jujur. Dan yang kedua mempunyai sikap keteladanan dari siapa yang menjadi pemimpin. Jadi salah satu yang musti kita lakukan adalah kita harus melakukan pemerintah yang menjadi contoh teladan dulu, bagaimana kita bertindak hidup dan bekerja,” jelas ketua DPW Partai Nasdem NTT ini.

Soal terobosan yang akan dibuat, menurut Jacki, dalam melakukan suatu pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan yang matang. Disamping itu, lanjut Jacki, perlu diadakan pengawasan supervisi yang baik didalam pelaksanaan pembangunan.

Jacki Uly juga mengungkapkan bahwa saat ini kasus korupsi sudah luar biasa.  “Kita buat KTP saja sudah korupsi, kita minta ijin apa saja mesti ada korupsi. Itulah makanya di NTT ini perlu ada hal-hal yang bersifat mendasar yang mengarahkan kepada suatu pemerintahan yang bersih. Sehingga dasar dan basis dari pada pembangunan itu harus kita membangun dari hati yang tulus dan bersih,” ujar cagub NTT ini.

Terkait kesetaraan gender, menurut Jacki Uly di NTT ini perlu pemecahan komperhensif karena  sudah menyangkut kultur.

“Merubah kultur adalah pekerjaan yang sulit. Sehingga pemerintah sering-sering  turun ke bawah untuk mengawasi bagaimana peran-peran pria maupun wanita didalam bekerja yang bisa terkontrol dengan baik, terakses dengan baik, sehingga kita tahu bahwa peranan gender ini penting sekali dalam pembangunan tanpa suatu pemisahan,” ungkapnya.

Terkait  penegakan hukum di internal pemerintahan itu sendiri, menurut Jacki, perlu peran seluruh aparat, baik pemerintah daerah, penegak hukum, maupun sebagai pelaku pembangunan.

“Di dalam jajaran pemerintah daerah ada dinas yang mengawasi yakni inspektorat, kita punya KPK, kita punya Kepolisian, kita punya Kejaksaan. Ini memang menjadi kewajiban kita untuk memberikan teladan supaya mereka bersih. Saya tahu karena saya bekas Forkompinda yang duduk sama-sama gubernur.  Dua provinsi yakni  di NTT dan di Manado, bahkan saya pernah menjadi Kapolda tiga kali diluar negeri PBB pak. Jadi saya tau sekali cara memimpin pemerintah yang bersih. Sehingga dasar dan basis dari pada pembangunan itu harus  kita membangun dari hati yang tulus dan bersih,” ungkap Jacki.

Terkait pariwisata di NTT, menurut Jacki Uly, saat ini sudah menjadi primadona. Tetapi masalah yang paling mendasar  menurut Jacki adalah masalah sumber daya manusia.

“Kita masih minim pendidikan-pendidikan untuk pengamanan pariwisata itu pertama. Kedua masalah infrastruktur. Kita bisa lihat sekarang, Labuan bajo sekarang bagus indah dan sebagainya tetapi kita masuk kota, kotornya minta ampun. Ini menyangkut infrastruktur dan mental dari masyarakat itu sendiri. Mau tidak dia mendukung pariwisata itu secara baik? Sehingga kita siapkan juga pendidikan pariwisata untuk mengembangakan sumber daya manusia ini penting,” jelasnya.

Sedangkan terkait pengelolaan dana desa,  menurut Jacki Uly sangat rawan disalah gunakan sehingga perlu adanya kerjasama antara Kapolri dan Mendagri terkait pengawasan.

Foto: Para Peserta Dialog Meja Bundar dan penyelengara foto bersama usai dialog, Senin, 23 Oktober 2017 (foto: porosntt.com)

“Dana desa ini merupakan program yang cukup rawan kalau menurut saya, Karena tingkat provinsi dan kabupaten saja kebocorannya sangat besar. Sehingga pengawasannya face to face, kita lihat langsung berhadapan. Bagaimana sampai desa yang terpencil ini kalau pengawasan tidak disusun secara terencana dengan baik. Dan saya yakin akan terjadi kebocoran. Dan sekarang saja sudah terjadi beberapa kepala desa yang berhadapan dengan aparat hukum. Baik karena ketidaktahuan karena mereka menganggap dana desa itu miliknya sehingga mereka berhak menggunakan dana itu begitu saja. Kedua mereka memang punya niat yang tidak baik dalam penggunaan dana desa itu. Ini perlu pengawasan dengan adanya kerjasama dan penandatanganan MoU antara Kapolri dan Mendagri dalam hal pengawasan dana desa sehingga ini bisa diharapkan untuk mengawasi pemanfaatan dana desa di desa,” ungkapnya. (prosntt.com/bp)

Komentar ANDA?