Jangan Anak Tirikan Sekolah Swasta

0
257
Foto: Para pengelolah Pendidikan swasta ketika berdialog dengan Komisi V DPRD NTT, Selasa, 06 Desember 2016.

KUPANG. NTTsatu.com – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berharap, agara pemerintah dan DPRD NTT tidak menganak-tirikan sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah ini. Karena sekolah swasta sudah memberikan kontribusinya yang tidak kecil dalam pengembangan dunia pendidikan di daerah ini.

Pernyatan ini dilecutkan oleh Wakil Ketua I BMPS NTT, Romo Kornelius Usboko, Pr dalam pertemuan dengan DPRD NTT di ruang rapat Kelimutu Gedung DPRD NTT, Selasa, 06 Desember 2016.

“Kita tidak bisa pungkiri peran sekolah-sekolah swasta di NTT. Sebelum hadirnya sekolah-sekolah negeri di daerah ini, sudah ada sekolah-sekolah swasta yang sudah menghasilkan anak-anak NTT yang cerdas dan tersebar di seantero jagad. Karena itu, kami minta, pemerintah jangan menganak-tirikan sekolah-sekolah swasta,” kata Kornelius yang juga Ketua Majelis Pendidikan Katolik (MPK) Keuskupan Agung Kupang.

Hal yang sama juga diungkapkan Ibu Tobe yang mewakili Majelis Pendidikan Kristen. Dia mengatakan, Misi (Katolik) dan Zending (Protestan) sudah ada di daerah ini jauh sebelum dibangunnya sekolah-sekolah negeri. Peran sekolah-sekolah swasta tidak bisa dianggap enteng.

“Sebelum adanya sekolah negeri, di NTT sekolah-sekolah swasta sudah ada dan berkiprah membangun dunia pendidikan anak-anak NTT,” katanya.

Terkait Sertifikasi guru swasta, Tobe menyatakan, pemerintah sudah memberikan peluang kepada guru-guru swasta untuk mengikuti sertifikasi guru. Namun kriteria-kriteria yang digariskan masih sangat kabur untuk guru-guru swasta sehingga masih banyak guru swasta yang tidak bisa mengikuti serifikasi guru tersebut.

Dia juga mengakui, pemerintah selama ini telah memberikan perhatian kepada sekolah-sekolah swasta dengan menempatkan guru-guru negeri di sekolah-sekolah swasta.

“Kami juga harus juga berterima kasih kepada pemerintah dengan penempatan perbantuan guru-guru negeri pada sekolah swasta. Hanya satu hal yang perlu diperhatikan adalah, kepala sekolah semestinya dikoordinasikan dengan pengelola sekolah-sekolah swasta bukan langsung diplotkan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah yang bersangkutan,” harap Tobe.

Pertemuan itu dipimpin Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, didampingi Ketua Komosi V, Winston Rondo dan wakil ketua Muhammad Ansor, Yunus Takandwa dan beberapa anggota Komisi V lainnya. (bp)

Komentar ANDA?