KUPANG. NTTsatu.com – Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno menegaskan, masyarakat Flores dan Lembata jangan terlalu berharap Provinsi Flores itu bisa behasil cepat. Perjuangan masih sangat panjang.
Kepada NTTsatu.com di Kupang, Rabu, 21 Desemer 2016, Anwar menjelaskan, hingga saat ini, daerah persiapan Provinsi Flores masih berada pada tataran aspirasi masyarakat. Belum melalui sebuah proses yang resmi. Karena itu perjuangan tetap dilakukan.
Dia mengatakan, melalui Kongres Rakyat Flores yang digelar sebayak dua kali yakni pertama di Bajawa, Kabupaten Ngada tahun 2013 dan kedua di Mbay, Kabupaten Nagekeo tahun 2015 keinginan untuk membentuk Provinsi Flores bergemah sangat luar biasa.
Namun, hingga saat ini tahapan dan mekanisme yang semestinya dilakukan belum dilakukan dengan baik. Misalnya sampai saat ini belum diusulkan secara resmi ke Gubernur dan DPRD Provinsi NTT.
Karena itu, DPRD Provinsi belum melahirkan rekomendasi yang nanti mewujudkan persetujuan bersama dari Gubernur sehingga belum diusulkan ke pusat.
Dia mengatakan, DPRD sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk sosialisasi provinsi Flores. Dan sudah diagendakan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada tahun 2015, tapi tidak berjalan sehingga menjadi SILPA.
“ Kami DPRD cukup kecewa karena pemerintah ajukan anggaran dan DPRD sudah setujui, dan pemerintah sudah diatur jadwalnya tapi itu tidak dilaksnakana”, jelasnya.
Hal lainnya kata Anwar, para bupati se-Flores dan Lembata belum pernah duduk bersama utuh 9 kebupaten bersama Pimpinan DPRD masing-masing untuk membicarakan ini secara serius.
“Yang menjadi persoalan juga adalah, calon ibu kota Provinsi Flores sampai dengan saat ini belum sampai pada satu titik simpul yang pasti. Karena ada beberapa nama kota yang diusulkan antara lain Maumere, Ende, Mbay, Borong dan Labuan Bajo. Lima kota calon ibu kota provinsi ini sudah disepakati akan diserahkan ke Perguruan Tinggi atau lembaga independen untuk melakukan pengkajian mana yang layak,” katanya.
Anwar juga mengakui, ada elemen masyarakat yang membawa aspirasi itu hingga ke DPD RI di Jakarta, namun itu tidak berarti dengan serta merta masuk ke agenda DPR RI. Prosesnya kan harus mulai dari bawah tidak bisa tembak langsung ke pusat.
Menurut Anwar, belakangan ini ada muncul lagi provinsi Timor. Dan itu, justru dari pemerintah pusat, dalam grand disign pemekaran daerah secara nasional.
“ Kenapa kedudukan provinsi Timor, karena berbatasan dengan Australia dan Timor Leste. Kalau Provinsi Timor, lalu bagaimana dengan Flores, mana daerah induk dan mana daerah persiapan, kemudian NTT kembali ke mana”, ujarnya. (bp)