JK sampai Habibie Setuju, Hanya Ical Yang Tolak Munas

0
168

NTTsatu.com – Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menolak rekomendasi Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang meminta agar digelar munas tahun 2016 untuk persatukan kepengurusan partai. Ketua MPG Muladi mengklaim seluruh senior Golkar setuju digelar munas paling telat Maret 2016.

“Pak Habibie dan pak JK oke, semua setuju, kecuali Pak Ical,” kata Muladi usai mengikuti rapat dengan Panja RUU KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).
Seperti diketahui, saat mengumumkan desakan agar gelaran Munas selambat-lambatnya digelar sebelum Maret tahun 2016, MPG juga membentuk Tim Transisi. Komposisi Tim Transisi yaitu B.J Habibie sebagai pelindung, Wapres Jusuf Kalla sebagai ketua merangkap anggota.

Sementara para anggota di antaranya Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Suswono Yudhohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Theo L Sambuaga, dan Soemarsono.

Kubu Ical menolak digelarnya munas dengan sejumlah alasan. Misalnya, munas baru bisa digelar jika ada lebih dari separuh pengurus tingkat DPD yang menghendaki. Di lain hal, kubu Ical anggap rekomendasi MPG tidak sah, karena pengurus MPG pimpinan Muladi sudah berakhir sejak 14 Juli 2015.

 

JK Ingin Golkar Bersatu

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditunjuk menjadi ketua tim transisi oleh Mahkamah Partai mengatakan, Golkar mau tidak mau harus menggelar Munas lagi. JK mengaku belum membahas teknis pelaksanaan munas dengan anggota tim transisi.

“Ya pada ujungnya, apapun harus ada munas sesuai dengan, kalau yang dipakai tetap kepengurusan Riau otomatis harus Munas,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Senin (18/1).

JK menegaskan, jika mengacu pada undang-undang, jika kepengurusan Golkar mengacu kepada hasil Munas Riau 2009, maka masa kepengurusan telah habis masa jabatan.

“Kita ini yang senior-senior hanya satu tujuannya. Mempersatukan golkar. Tidak mungkin tidak bersatu, bagaimana caranya? Ya kita bicara lah. Jangan blm apa-apa sudah curiga. Dilihat dulu tujuannya,” papar JK.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Partai, kata JK, maka munas harus segera dilakukan. “Mahkamah partai sudah mengatakan begitu. Golkar tidak punya kantor sekarang, masak mau dibiarkan begitu, ya kan? Hanya ditutup kantornya, masa partai ada begitu. Itu yang kita tidak ingin semuanya,” ujarnya.

JK mengaku, hingga kini para anggota tim transisi belum bertemu. “Belum. Baru mau saya tanya bagaimana yang intinya kan persatuan seperti saya gambarkan sebelumnya. Semua orang di Golkar mau persatuan. Tinggal bagaimana kita menata persatuan dengan baik,” pungkasnya. (sumber: merdeka.com)

Komentar ANDA?