KUPANG. NTTsatu.com – Untuk menguji keterangan saksi dalam sidang lanjutan perkara penjualan aset negara milik PT Sagared dengan terdakwa Paulus Watang, Penasehat Hukum, Watang, Petrus Bala Pattyona meminta Hakim untuk menghadirkan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, John Purba.
“Majelis hakim yang mulia, kami minta John Purba dihadirkan sebagai saksi, karena dari semua keterangan saksi, surat perintah untuk melakukan pembongkaran aset ditandatangani John Purba yang saat itu menjabat sebagai Kajati NTT,” tegas Petrus Bala Pationa, salah satu penasehat hukum Paul Watang dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu, 26 Oktober 2016.
Sidang lanjutan ini dipimpin ketua majelis hakim, Eko Santosa dan dua hakim anggota, Yelmi dan Fransiska Nino dengan JPU Ridwan Angsar dan Emerentiana Jehamat. Agendanya adalah mendengar keterangan saksi, Silvester Bere, staf Kajati NTT.
Menurut Pationa, John Purba harus dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan yang akan digelar Rabu, 9 November 2016. Alasannya, karena dari pengakuan mantan jaksa Djami Roku Lede alias DRL dalam persidangan, perintah pembongkaran aset oleh DRL atas dasar surat perintah Kajati NTT Nomor 186 tanggal 6 Mei 2015.
“Sesuai keterangan DRL, dia berani lakukan pembongkaran karena ada surat perintah dari Kajati sehingga wajib John Purba dihadirkan sebagai saksi,” tegas Pattyona.
Sementara itu, Silvester Bere dalam keterangannya mengaku bekerja di Kejati NTT sejak 2011. Pada tahun 2009 dia mendampingi Tim PPA dari Kejaksaan Agung Jakarta untuk melakukan penafsiran terhadap seluruh aset PT Sagared di Desa Benu dan menemukan sebuah alat berat yang dari keterangan bawahannya, Alexander Ai bahwa alat berat itu milik Paul Watang.
“Saya hanya dengar dari keterangan bawahan saya bahwa alat berat itu milik Paul Watang. Soal perbuatan Paul Watang melakukan pembongkaran sampai besarnya kerugian negara atas perbuatan terdakwa saya tidak tahu,” ucap Silvester. (bp)
