Kader PKK Harus Bergerak Sampai Desa dan Dasa Wisma

0
241

“BELUM semua orang tahu awal mula lahirnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terus berkembang dan memberikan berbagai hal positif dalam mengembangkan, membimbing dan mengarahkan kaum perempuan menjadi manusia yang semakin berguna dari hari ke hari. Kamum perempuan terus berjuang untuk melepaskan predikat hanya sebagai orang yang mengurus di dapur dan berada di belakang.
PKK lahir sebagai sebuah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh saat digelarnya seminar Home Economic di Bogor tahun 1957 yang lalu. Gagasan untuk membentuk PKK itu muncul saat itu ketika peserta seminar sekapat untuk mengupayakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga itu.
Pasca Seminari Home Economic di Bogor itu, kemudian sebagai tindak lanjutnya pada tahun 1961 panitia penyusunan tata susunan pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi kehidupan keluarga.
Selanjutnya, Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian ibu Isriati Moenadi, yang saat itu menjadi istri gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967. Ketika itu sebagian daerah di Indonesia itu terutama kaum anak balita (dibawah lima tahun) busung lapar yang semakin mencekam.
Pengalaman itu kemudian terus digelorakan untuk semakin menghidupkan PKK dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 segi pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Sepuluh Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yang meliputi: (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (2) Gotong Royong, (3) Pangan, (4) Sandang, (5) Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, (6) Pendidikan dan Ketrampilan, (7) Kesehatan, (8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, (9) Kelestarian Lingkungan Hidup dan (10) Perencanaan Sehat
Selanjutnya, pada tanggal 27 Desember 1972 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu mengeluarkan surat kawat no. Sus 3/6/12 kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tembusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, agar mengubah nama pendidikan kesejahteraan keluarga menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga. Sejak itu gerakan PKK dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai “hari kesatuan gerak PKK” yang diperingati pada setiap tahun.
Kemudian, dalam era reformasi dan ditetapkannya TAP MPR no. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang no.22 tahun 1999 dan Undang-Undang no.25 tahun 1999, Tim Penggerak PKK Pusat taggap dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati dalam Rakernaslub PKK pada tanggal 31 Oktober s.d 2 November 2000 di Bandung dan hasilnya merupakan dasar dalam perumusan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah no. 53 tahun 2000, yang selanjutnya dijabarkan dalam pedoman umum gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini.
Hal yang mendasar antara lain adalah perubahan nama gerakan PKK dari gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dikenal hingga saat ini.
Ketua Tim Penggerak KKK provinsi NTT, Ny. Lusia Adinda Lebu Raya beberapa waktu lalu di Kupang mengakui, pergantian nama PKK hingga ketiga kalinya bukan menjadi persoalan dalam menyikapi kahadiran dan kiprah PKK dalam ikut membangun manusia. PKK sendiri dianggap sebagai sebuah wadah yang dimotori kaum perempuan yang senantian beraktivitas dengan mengandalkan hati nurani sebagai seorang perempuan terutama sebagai ibu.
PKK di selurh Indonesia termasuk di NTT, kata Lusia, berkiprah dalam empat kepompok kerja yang santer di dunia PKK disebut Pokja dengan bidang tugas masing-masing.

Pokja 1 (satu): dengan bidang tugasnya: meningkatkan jumlah dan kualitas Kader PKBN, Kader Kadarkum, Kader Pola Asuh Anak, dan Kader Lansia dengan memberikan pelatihan, Bimtek dan orientasibekerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait. Menggelar pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan orientasi Kader bekerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan KDRT, bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS.
Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui parenting skill untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba, perilaku sex bebas dan HIV/AIDS. sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan, sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam Musrenbang pada semua jenjang, dalam rangka melestarikan kehidupan gotong-royong, menghidupkan Gerakan Peduli Sosial melalui jimpitan, kerja bakti,Peduli Lansia, Siskamling, pembentukan Rumah Aman bekerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait dan memfasilitasi Nikah Massaldan Akte Kelahiran bekerjasama dengan SKPD dan Lembaga terkait.

Pokja 2 (Dua) : Meningkatkan jumlah dan kualitas Pendidik dan Pengelola PAUD, Kader UP2K dan Kader BKB dengan memberikan pelatihan, Bimtek dan orientasi bekerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait; Mendukung percepatan target MDG’s Tahun 2015, mengoptimalkan sosialisasi dan orientasi kepada orang tua tentang Wajib Belajar 12 tahun bagi anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.
Dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga, mengoptimalkan pembinaan, pelatihan, Bimtek dan pendampingan bekerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait untuk pembentukan dan atau pengelolaan UP2K serta Koperasi dan memfasilitasi kelompok UP2K dalam mengakses modal, menghasilkan produksi yang berdaya saing, packing dan pemasaran bekerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait.

Pokja 3 (Tiga) : Meningkatkan jumlah dan kualitas Kader Pangan, Kader Sandang, dan Kader Perumahan dengan memberikan pelatihan, Bimtek dan orientasi bekerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait, Mendukung percepatan target MDG’s Tahun 2015, mengoptimalkan sosialisasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai Hatinya PKK.. Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga, mengoptimalkan sosialisasi defersifikasi pangan, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk pengolahan pangan lokal, dan gemarikan.
Dalam mendukung pelestarian lingkungan, mengoptimalkan GPTP bekerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD dan lembaga terkait, Sosialisasi prosedur mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Meningkatkan sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia, Meningkatkan sosialisasi Etika Berbusana, Sosialisasi rumah sehat dan layak huni dan pembinaan dan pelatihan kelompok pengrajin dalam peningkatan kualitas tenun ikat.
Pokja 4 (Empat): Meningkatkan jumlah dan kualitas Kader Posyandu, Kader Gizi, Kader TOGA dan Kader PHBS dengan memberikan pelatihan, Bimtek dan orientasi bekerjasama dengan SKPD dan lembaga terkait, mendukung percepatan target MDG’s Tahun 2015, mengoptimalkan Indikator Kegiatan Kesehatan secara berjenjang.
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang PHBSRumah Tangga, Keluarga Sadar Gizi, Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat, Pemanfaatan Tanaman Obat keluarga, pengelolaan sampah dan pemanfaatan limbah Rumah Tangga dan mengoptimalkan Pembinaan Posyandu oleh Pokja dan Pokjanal Posyandu.
Dari semua tugas yang diemban para kader PKK tersebut, Lusia kemudian berusaha keras agar kader PKK mulai dari provinsi hingga Kabupaten harus terus membangun sinergitas yang baik dengan para kader PKK di tingkat kecamatan dan desa bahkan harus hingga tingkat Dasa Wiswa.
“Kita harus bersinergi dengan baik, agar keluarga-keluarga terutama keluarga di desa harus ditolong agar mereka mampu membangun keluarga dengan baik. Kita berkomitmen, yang kuat harus bisa menolong yang lemah,” kata Lusia Adinda Lebu Raya. (Bonne Pukan/floresbangkit.com ——bersambung)

Komentar ANDA?