Kapal Ternak Kosong Karena Mekanisme Belum Tuntas

0
205

KUPANG. NTTsatu.com – Pelayaran kapal ternak yang disiapkan pemerintah Presiden Jokowi untuk mengangkut ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jakarta terpaksa pulang tanpa membawa ternak satu ekor pun pada 23 Desember 2015 lalu. Hal ini terjadi karena mekanisme belum tuntas diatur dengan baik.

Kepala Dinas perternakan Provinsi NTT, Danny Suhady yang dihubungi Kamis, 28 Januari 2016 mengatakan, kondisi ini disebabkan oleh situasi saat bulan Desember dimana semua orang sedang sibuk dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Persiapan Hari Raya Natal dan persiapan perayaan Natal Nasional di daerah ini.

Saat itu kata Danny, beberapa kegiatan nasional di Kupang dan daerah ini adalah mayoritas Kristen dan sedang mempersiapkan diri untuk Hari Raya Natal Natal sehingga kebutuhan daging sapi sangat tinggi dengan begitu pengusaha lebih dominan jual di sini dari pada harus diangkut di Jakarta.

“Perlu saya jelaskan tentang kapal yang pulang kosong itu terjadi karena mikanisme yang belum jalan serta jadwal yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada sehingga kami sangat kewalahan dengan jadwal yang ada itu,” jelasnya.

Dikatakannya, sampai saat ini, pengusaha sapi dari NTT belum mau lagi menjual ternaknya ke pemerintah untuk diangkut dengan kapal ternak ke Jakarta. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan harga antara yang dipatok pemerintah dan yang diminta para pengusaha.

Kendati begitu, pemerintah hanya mematok harga murah yakni sebesar Rp 31.000 – Rp 32.000/ kg hidup di Karantina dan Rp 35.000/kg hidup ketika berada di Jakarta. Dengan harga tawaran itu, pengusaha sapi memilih tidak menjual sapi ke pemerintah.

General Manager PT PELNI persero Cabang Kupang, Firman Rachimin dikonfirmasi di ruang kerjanya terkait hal yang sama menjelaskan, pihaknya tidak mengurus hal tersebut karena mereka hanya sebagai operator, bukan pembuat jadwal dan yang menetapkan tarip. Semua jadwal dan tarif kapal diatur oleh pemerintah.

“Kami hanya operator yang mengoperasikan kapal, bukan pembuat jadwal dan tarif kapal, oleh karena itu semua pihak harus di pahami fungsi dan kerja PT Pelni tersebut,” katanya.

Perlu diketahui bahwa, semua kapal yang dioperasikan PT Pelni merupakan milik pemerintah bukan milik PT Pelni. Semuanya dalam kendali pemerintah dan Pelni hanya menjalankan tugas.

Kadis Perhubungan provinsi NTT Ricard Djawi mengatakan, tidak ada yang dipersalahkan karena semuanya sudah sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan di daerah hanya menjalankan.

“Jika Pelni jelaskan sudah sesuai dengan jadwal ya benar, dan dinas terkait jelaskan waktu yang terlalu berdekatan juga benar, Jadi tidak ada yang di salahkan. Namun dinas terkait juga selalu harus berkoordinasi dengan pihak Pelni agar jadwal kapal ternak di sesuaikan dengan ketersediaan ternak,” katanya. (rmb/bp)

====

Foto: General Manager PT PELNI persero Cabang Kupang, Firman Rachimin

Komentar ANDA?