Kasus Dermaga Flotim dan Alor, Terdakwa Divonis 2,6 Tahun Penjara

0
232

KUPANG. NTTsatu.com  – Mupri unggul Priyatno terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga di Kabupaten Alor dan Flores Timur (Flotim) tahun 2014 lalu senilai Rp 43 milyar divonis selama 2, 6 tahun penjara.

Terdakwa divonis selama 2, 6 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan dua dermaga tersebut.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin majelis hakim, Sumantono. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya Hitman Jansen. Turut hadir JPU,  Kundrat Mantolas.

Dalam amar putusan majelis hakim mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tipikor dalam pembangunan dermaga di Kabupaten Alor. Sehingga di vonis selama 1, 3 tahun penjara.

Selain di Kabupaten Alor, kata Hakim, terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakikan melakukan tipikor dalam pembangunan dermaga di Kabupaten Flotim. Untuk itu, tetdakwa divonis selama 1, 3 tahun penjara.

Dijelaskan hakim, karena terdakwa diajukan ke Pengadilan Tipikor Kupang dalam du berkas yakni untuk Kabupaten Alor dan Flotim, maka divonis dalam dua kasus berbeda.

“Karena JPU ajukan terdakwa dalam berkas yang berbeda maka divonis untuk masing-masing kasus. Untuk Kabupaten Alor terdakwa divonis selama 1, 3 tahun dan Kabupaten Flotim juga divonis sama yakni 1, 3 tahun, jadi total 2, 6 tahun penjara,” kata hakim.

Ditegaskan hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor dengan menggunakan sarana yang ada padanya dengan cara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara.

Selain divonis 2, 6 tahun penjara, majelis hakim juga mewajibkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta untuk masing-masing kasus.

Ditegaskan hakim, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan.

Menurut hakim, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 3 jo 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP.(dem)

====

Foto: Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kundrat Mantolas, SH

 

Komentar ANDA?