Kasus Malasera, Kajari Bajawa Tunggu Hasil Pemeriksaan BPKP NTT

0
155
Foto: Ilustrasi keadilan

KUPANG. NTTsatu.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bajawa, Rahardjo Budi Kisnanto menegaskan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT di Kupang atas kasus dugaan korusi Pelepasan Hak Atas Tanah Aset Pemkab Nagekeo Kepada PT.Prima Indo Megah Sebagai Pembangunan Rumah Murah di Malasera – Kelurahan Danga, Kecaman Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Flores.

“Kami sudah ajukan permohonan kepada BPKP Perwakilan NTT sejak bulan Januari 2015  tapi sampai saat ini belum ada hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada kami. Jika sudah hasil pemeriksaan kami akan langsung tindak lanjuti kasus itu,” kata Kajari Rahardjo Budi Kisnanto yang dihubungi NTTsatu.com melalui jaringan telepon dari Kupang ke Bajawa, Minggu, 09 Oktober 2016.

Kajari Rahardjo dihubungi terkait informasi yang diperoleh redaksi melalui email yang dikirimkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT dan diterima, Sabtu, 08 Oktober 2016.

Dalam email yang diterima redaksi NTTsatu.com. Koordinator TPDI Wilayah NTT, Maridian Dewata Dado menuliskan, kasus dugaan Korupsi Malasera tidak ditangani dank arena itu ditengarai kasus ini dijadikan sebagai upaya mempertebal kantong pihak-pihak tertentu.

Dado menjelaskan, dalam kasus dugaan tipikor “Pelepasan Hak Atas Tanah Aset Pemkab Nagekeo Kepada PT.Prima Indo Megah Sebagai Pembangunan Rumah Murah di Malasera – Kelurahan Danga, Kecaman Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebelumnya pada bulan Januari 2015 Kajari Bajawa telah menetapkan 7 orang tersangka kasus tersebut yaitu Yohanes Samping Aoh, Yulius Lawotan, Wake Petrus, Fransiskus Rogha, Ahmad Rangga Monika Ernestina Imaculata Saquera dan Firdaus Adi Kisworo.

Selanjutnya pada bulan Mei 2015 salah satu tersangka atas nama Firdaus Adi Kisworo selaku Direktur Utama PT.Prima Indo Megah telah mengajukan Permohonan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Bajawa terkait Penetapan Tersangka oleh Kajari Bajawa tersebut, dimana kemudian Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 1 Juni 2015 mengabulkan Permohonan Praperadilan dari tersangka Firdaus Adi Kisworo itu dan pada pokoknya memutuskan bahwa Penetapan Tersangka oleh Kajari Bajawa terhadap Firdaus Adi Kisworo adalah tidak sah.

Menyikapi Putusan Praperadilan dari Pengadilan Negeri Bajawa itu maka Kajari Bajawa pada tanggal 16 Juni 2015 telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) baru sebagai dasar untuk kembali mentersangkakan Firdaus Adi Kisworo, bahkan dengan lantang dan tegas Kajari Bajawa selalu berdalih akan tetap melanjutkan proses hukum Kasus Malasera serta akan segera melakukan penahanan terhadap para tersangkanya.

Walaupun Kajari Bajawa mati-matian ngotot akan segera membawa Kasus Malasera ke Pengadilan Tipikor namun ternyata sikap yang tampak terlihat tegas itu rupanya diduga kuat hanya merupakan taktik atau siasat busuk dari Kajari Bajawa untuk merontokkan mental para tersangka Kasus Malasera sehingga diharapkan para tersangka yang merasa panik atau ketakutan akan mencari berbagai upaya guna menemui dan memberi upeti atau uang suap kepada Kajari Bajawa sebagai syarat mutlak agar Kasus Malasera dihentikan proses hukumnya.

Sebagai bukti adanya dugaan siasat busuk dari Kajari Bajawa untuk mempertebal pundi-pundi uangnya melalui Kasus Malasera adalah tetap dibiarkannya Kasus Malasera itu berjalan ditempat proses hukumnya dan sampai detik ini kasusnya tidak pernah naik-naik ke tahapan penuntutan dan persidangan di Pengadilan Tipikor padahal semestinya Kajari Bajawa demi hukum dan tanpa syarat apapun memastikan penuntasan kasus itu apakah dilanjutkan ataukah dihentikan proses hukumnya melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dado menyatakan, Kajari Bajawa jangan cuma pura-pura gertak tapi kepingin dapat upeti atau uang suap dari para tersangkanya, oleh karena itu agar publik tidak mencurigai adanya permainan busuk dari Kajari Bajawa dalam Kasus Malasera.

Lebih lanjut dia menegaskan, TPDI-NTT akan mensomasi Kajari Bajawa agar segera mengumumkan kepada publik perihal kepastian hukum penanganan Kasus Malasera, bahkan sekiranya proses penyidikan kasus itu harus dihentikan melalui SP3 oleh Kajari Bajawa maka supaya adil dan fair haruslah diumumkan kepada publik tentang dasar dan alasan hukum dari SP3 tersebut tanpa adanya uang suap atau embel-embel pemberian melanggar hukum lainnya dari para tersangka kepada Kajari Bajawa sebab bila Kasus Malasera harus dihentikan proses hukumnya via cara-cara mafioso maka itu sama saja dengan menambah subur praktek mafia yang merugikan masyarakat dalam suatu proyek pembangunan di Kabupaten Nagekeo.

Disisi lain supaya tidak menimbulkan iri hati dan diskriminasi hukum terhadap kasus-kasus korupsi lainnya yang juga sedang ditangani oleh Kajari Bajawa maka seandainya Kasus Malasera berujung pada status SP3 tentu saja Kajari Bajawa harus berjiwa besar membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menguji perihal sah atau tidaknya SP3 dalam Kasus Malasera itu. (bp)

Komentar ANDA?