Dalam protesnya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Propinsi Jatim, para nelayan dan aktivis lingkungan menduga ada rekayasa terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada reklamasi tersebut.
Hal ini, menurut LaNyalla, harus segera ditanggapi. “Reklamasi tidak selalu buruk. Tetapi, reklamasi perlu memerhatikan dampak yang dapat diakibatkan terhadap ekosistem laut dan lingkungan di sekitar pantai,” ujar LaNyalla, Rabu (02/06/2021).
Senator asal Jawa Timur ini mengingatkan, pihak yang melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Hal ini diatur dalam Perpres Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
“Apalagi reklamasi yang dilakukan untuk membuat pelebaran lahan pembangunan hotel atau tempat wisata perlu kajian yang mendalam terhadap dampak jangka panjangnya,” ucapnya.
Untuk itulah, LaNyalla meminta adanya pendalaman dari pihak-pihak terkait mengenai rencana reklamasi Pantai Watu Dodol. Menurutnya, jangan sampai reklamasi justru merugikan lingkungan dan masyarakat.
“Dinas Lingkungan Hidup tidak cukup hanya melakukan pendalaman. Harus ada langkah proaktif sehingga hal-hal yang merugikan masyarakat bisa ilangsung segera diantisipasi. Pemprop juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap proyek reklamasi ini,” tegasnya.
LaNyalla mengatakan, keluhan terhadap reklamasi di Pantai Watu Dodol bukan baru kali ini terjadi. Sejak beberapa tahun lalu, nelayan sudah mengeluhkan reklamasi membuat penghasilan mereka menurun akibat berkurangnya ikan yang mereka dapat saat melaut.
“Nelayan dan aktivis sudah bertahun-tahun mengeluhkan banyak biota laut yang rusak akibat proyek reklamasi,” katanya.
LaNyalla pun meminta senator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur untuk ikut mengawasi persoalan ini. Apalagi berdasarkan informasi nelayan, warga sekitar tak pernah menyetujui adanya reklamasi di Pantai Watu Dodol namun nyatanya proyek tetap berjalan.(*/gan)
