KUPANG. NTTsatu.com – Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mendesak pemerintah untuk menghentikan aktivitas rencana pembangunan Bandara Adonara yang saat ini sedang dalam proses studi kelayakan. Hal ini menyusul adanya penolakan sejumlah komponen masyarakat pemilik tanah di lokasi bandara.
Anwar Pua Geno sampaikan ini kepada wartawan menyikapi surat penolakan dari komponen masyarakat Adonara, Senin (15/6).
Anwar mengakui, dirinya baru mengetahui rencana pemerintah membangun bandara Adonara setelah adanya surat masuk dari masyarakat pemilik tanah yang menolak rencana pemerintah dimaksud.
Sebelum terlambat, sebaiknya pemerintah terlebih dahulu menghentikan aktivitas yang sedang dilaksanakan terkait pembangunan bandara. Jangan sampai pemerintah terus memaksakan kehendak, pada akhirnya muncul permasalahan baru di kemudian hari.
“Saya secara pribadi tidak setuju pembangunan bandara Adonara. Apakah bandara di Larantuka dan Lewoleba tidak cukup menampung arus penumpang masyarakat ke dan dari daerah itu sehingga perlu dibangun bandara di Adonara,” tanya Anwar retoris.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini, perlu kajian ekonomi untuk membangun infrastruktur perhubungan. Jika secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan, sebaiknya pembangunan bandara Adonara dihentikan. Apalagi pemerintah juga punya rencana untuk membangun jembatan Palmerah yang menghubungkan Pulau Flores di Larantuka dengan Pulau Adonara.
Anwar berargumen, walau anggaran untuk pembangunan fisik bandara berasal dari APBN, tapi sebaiknya dimanfaatkan untuk infrastruktur bidang perhubungan lainnya, terutama jalan. Pasalnya, masih banyak ruas jalan di NTT termasuk di Pulau Adonara dalam kondisi rusak. Apalagi, pembangunan jembatan Palmerah juga menelan dana yang sangat besar yakni sekitar Rp750 miliar.
“Kita hanya prioritaskan pembangunan Bandara El Tari, karena dinilai sangat urgen. Kita tidak lihat Bandara Adonara sebagai bagian dari urgensi itu terutama dari aspek ekonomi,” tandas Anwar.
Ketua Komisi IV DPRD NTT, Alex Ena mengatakan, dalam rapat bersama dengan Dinas Perhubungan, pihaknya mendukung pemerintah untuk melakukan survei terhadap semua pembangunan di bidang perhubungan. Hal itu, bukan saja untuk rencana pembangunan baru bandara Adonara tapi juga semua infrastruktur yang sudah ada.
Ia mengakui, dirinya belum tahu adanya alokasi anggaran sebesar Rp1, 1 miliar untuk kegiatan studi kelayakan pembangunan Bandara Adonara. Untuk hal ini, pihaknya segera mengagendakan untuk menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya.
Gubernur Frans Lebu Raya menyampaikan, memang ada penolakan dari komponen masyarakat tertentu terkait pembangunan Bandara Adonara. Selain itu, ada juga yang setuju agar bandaranya bisa dibangun. Terkait hal ini, perlu dilakukan koordinasi lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. (iki)
