Ketua TPDI: 6 Saksi dari JPU Tidak Penuhi Kualifikasi

0
154
Foto: Ketua TPDI, Petrus Salestinus

NTTsatu.com – Jakarta – Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menilai 6 orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak memenuhi kualisifikasi untuk didengar keterangannya di muka persidangan. Pasalnya, saksi-saksi  yang dihadirkan itu tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu.

Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 6 orang saksi pelapor dalam sidang pada Selasa (3/1). Keenam saksi itu adalah Habib Novel Chaidir Hasan, Gus Joy Setiawan, Muh. Burhanuddin, SH, Muchsin alias Habib Muchsin,  Syamsu Hilal, S.Sos dan Drs. Nandi Naksabandi, MA.

“Kalau 6 saksi itu sebagai saksi fakta maka kesaksian mereka tidak mempunyai nilai atau kekuatan bukti karena mereka tidak mendengar atau melihat secara langsung. Apalagi mereka bukan berasal dari Kepulauan Seribu,” ujar Petrus di Jakarta, Selasa (3/1).

Karena itu, Petrus berharap agar saat sidang dibuka, tim penasihat hukum Ahok harus menyampaikan keberataan bahwa saksi yang dihadirkan JPU ini tidak memenuhi kualisifikasi sebagai saksi fakta apalagi ahli sehingga keterangannya tidak perlu didengar.

“Buang-buang waktu saja mengingat mereka tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung  pernyataan Ahok. Jadi, itu harus ditolak sejak awal,” tuturnya.

Petrus menjelaskan, kesaksian mereka ini tidak dapat dipakai sebagai sebuah kesaksian yang memiliki bobot secara hukum di persidangan. “Tidak punya kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum,” ulasnya.

Semestinya lanjut Petrus, penyidik sudah menyortir sejak awal, mana saksi yang keterangannya memiliki nilai pembuktian dan mana yang tidak.

Selain keenam saksi itu, urai Petrus, Habieb Rizieq Shihab pun sebetulnya tidak layak didengar keterangannya sebagai saksi ahli dalam perkara Ahok.  Karena sejak awal, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tidak netral.

“Seharusnya sebagai pelapor, dia tidak boleh menjadi saksi ahli. Karena saksi ahli itu harus netral dan obyektif,” tuturnya.

Lebih lanjut, Petrus juga melihat keanehan terkait sejumlah saksi yang dihadirkan JPU. Dari 14 pelapor dalam kasus Ahok, tidak ada  satu pun yang berasal dari Kepulauan Seribu.

“Dan ini tidak menguntungkan posisi Jaksa sebagai penuntut umum. Menghadirkan banyak saksi tetapi tidak mendukung tuntutan ataupun dakwaannya,” pungkasnya. (beritamoneter.com)

Komentar ANDA?