KPP DPRD Provinis NTT Segera Dilantik

0
261

KUPANG, NTTsatu.com – Enam Perempuan  Anggota  DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019 telah menggagas dan membentuk Kaukus Perempuan Parlemen (KPP). Meski dengan jumlah yang sangat sedikit, mereka tetap berkomitmen untuk bekerja efektif, transparan dan mampu menjalankan fungsi representasinya bagi masyarakat NTT.

KPP DPRD Provinsi NTT itu telah dibentuk sejak Pebruari 2015 dan menurut rencana akan segera dilantik dalam waktu dekat. Keenam perempuan anggota DPRD dari 65 anggota DPRD NTT itu masing-masing Adriana Kosi, Yeni Veronika, Kristien Samiyati Pati, Aleta Kornelia Baun, Kritifora Batang dan Merci Piwung.

Struktur Kepengurusan KPP yang telah dibentuk adalah Ketua Merci Piwung, Wakil Ketua: Aleta Kornelia Baun, Sekretaris: Kristofora Bantang, Bendahara Kristien Samiyati Pati dan dua anggota masing-masing Adriana Kosi, Yeni Veronika.

Dalam jumpa pers setelah melakukan kegiatan training yang diselenggarakan The International Republican Intitute (IRI) bersama Rumah perempuan Kupang di Gedung DPRD NTT, Rabu, 02 September 2015, dijelaskan,, KPP merupakan bentuk dari semangat dan komitmen aleg (anggota legislatif) perempuan DPRD NTT untuk mengesampingkan ego sektoral serta bekerjasama dan berjuang untuk kepentinganbersama.

Jumpa pers yang dipandu oleh Hasna dari IRI, Ketua KPP BPRD NTT, Merci Piwung menegaskan, KPP NTT tidak bisa melepaskan kerjanya berdasarkan konteks local yang ada di NTT. Kongteks local yang dimaksudkannya adalah mengupayakan kebijakan program untuk menuntaskan problem perdagangan manusia atau human trafficking serta meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak, termausk isu perdagangan anak hingga isu pernikahan dini melalui kegiatan maupun produk kebijakan.

Piwung juga mengatakan, KPP NTT akan membangun sinergitas dengan berbagai elemen terutama KPP Kabupaten/Kota se-NTT untuk mewujudkan tujuan kehadiran lembaga ini.

“Selama ini NTT selalu dikritik dengan sangat pedas sebagai salah satu daerah pengirim TKI illegal ke luar negeri. Ini harus kita lakukan penanganan secara serius. Memang benar, masalah ekonomi menjadi salah satu penyebab kasus perdagangan manusia tersebut,” katanya.

Sementara Direktris Rumah Peremuan Kupang, Libi SinlaeloE Ratuarat mengatakan, kasus anak-anak dan perempuan memang menjadi masalah serius di daerah ini terutama di Kota Kupang. Karena itu dia meminta dukunga berbagai pihak terutama media massa untuk penanganan masalah ini. (bp)

Komentar ANDA?