Kuasa Hukum Yakobus Liwa Minta SP3

0
170

KUPANG. NTTsatu.com – Petrus Bala Pattyona selalu Penasehat Hukum anggota DPRD Lembata, Yakobus Liwa mengirimkan surat permohonan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama kilennya Yakobus Liwa dalam kasus dugaan penghinaan terhadap bupati Lembata Yentji Sunur.

Permohonan SP3 itu sebanyak dua surat, yakni surat pertama bernomor 020/SP3/PBP/II/2016 tertanggal 19 Februari 2016 yang ditujukan kepada Kapolda NTT dan surat kedua Nomor     : 021/SP3/PBP/II/2016 tertanggal 23 Pebruari 2016 yang ditujukan kepada Irwasum Mabes Polri di Jakarta.

Kedua surat itu dengan perihal yang sama yakni Permohonan Diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas nama  Yakobus Liwa, Anggota DPRD Kab. Lembata.

Dalam rilis yang diterima redaksi NTTsatu.com, Rabu, 24 Peruari 2016, Petrus menjelaskan, kasus dugaan penghinaan itu dilaporkan di Polres Lembata pada tanggal 9 Januari 2014, namun hingga saat ini penanganannya tidak jelas.

Petrus menuding kinerja dan kemampuan aparat penyidik di Polre Lembata yang tidak mampu menganalisa kasus ini sehingga kasus ini dibiarkan begitu saja sampai saat ini.

”Penyidiknya yang sangat lemah menganalisa unsur-unsur pembuktian tindak pidana, kasus ini hanya dijadikan untuk tujuan-tujuan lain seperti politik dan ekonomi yaitu mempunyai nilai politik dan ekonomi tertentu,” tulis Petrus dalam dua suratnya tersebut,

Dia bahkan menegaskan, penyidikan kasus kecil seperti penghinaan yang dilakukan sejak tahun 2014 hingga kini dan belum tuntas menunjukkan bahwa Kapolres Lembata dan jajarannya bukanlah Penyidik yang profesional karena tidak memiliki keahlian menyidik. Mereka tidak memiliki keahlian akademis untuk menilai terpenuhi tidaknya unsur-unsur tindak pidana, tidak memiliki sikap yang tegas mengambil keputusan misalnya menghentikan penyidikan tetapi takut kepada Pelapornya yang merupakan Ajudan Bupati Lembata;

Dari uraian-uraian di atas Petrus memohon agar Kapolda dapat mempelajari kembali permohonan SP3 Kami yang sudah dikirim sebelumnya yakni tanggal 10 Agustus 2014. Selain itu juga segera memanggil Kapolres dan Para Penyidiknya untuk melakukan gelar perkara. Meminta pertanggungjawaban profesionalnya dan memberikan sanksi sesuai kejahatan yang telah dilakukan dan selanjutnya menerbitkan SP3.

”Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Bapak Kapolda dapat memerintahkan Kapolres Lembata untuk. Menerbitkan SP3 dan melakukan Gelar Perkara atas Laporan Dominikus Tueng Lazar – Ajudan Bupati Lembata dan memberikan sanksi keras berupa usulan pemecatan atau penurunan pangkat dan sanksi-sanksi lain terhadap Kapolres Lembata dan Para Penyidik yang menangani penanganan kasus Yakobus Liwa kepada Kapolri,” tulis Petrus.

=====

Foto Yakobus Liwa, anggota DPRD Lembata

Komentar ANDA?