KUPANG. NTTsatu.com – Lokakarya bidang kesehatan yang digelar selama dua hari ini harus bisa melahirkan sesuatu yang bernilai positip dalam pengembangan kesehatan di daerah ini.
Demikian pesan Gubernur NTT, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bertholomeus Badar,SH, MM, Kepala Biro Kesra NTT, pada acara Lokakarya Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertempat di Hotel T-More, Kupang Selasa, (30/06).
Lokakarya yang direncanakan berlangsung dua hari hingga Rabu (1/7) itu, bertujuan untuk mensosialisasikan Pembagian Urusan Bidang Kesehatan dan implikasinya dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui bersama, pelaksanaan JKN masih menjadi isu publik yang hangat dibahas berbagai kalangan.
Melalui lokakarya ini diharapkan dapat diidentifikasi berbagai isu strategis terkait pelaksanaan JKN masing-masing daerah, terutama dalam hal percepatan cakupan kepesertaan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pembiayaan JKN yang terjangkau dan terkendali, berkelanjutan dan terintegrasi dengan baik. Hal penting lainnya, terkait pelembagaan sistem kendali mutu dan kendali biaya serta sistem pembinaan/pengawasan pelaksanaan JKN di daerah.
Teridentifikasi setidaknya tiga isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti terkait hal tersebut, yaitu : Pertama, Perlunya Sinkronisasi dan Konsistensi antara Kebijakan Pusat dengan Kebijakan Daerah (RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan dengan RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan di daerah); Kedua, Perlunya Peningkatkan Kapasitas Daerah untuk melaksanakan Urusan Kesehatan dan SPM Kesehatan dalan Konteks Desentralisasi; Ketiga, Perlunya Kesepahaman dan Kesepakatan pelaku-pelaku di tingkat Pusat dan Daerah, tentang Operasionalisasi Sistem Kesehatan di daerah yang Holistik dan Terintegrasi.
Turut berbicara mengawali kegiatan antara lain Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan RI, Untung Suseno; Director Program Manager of Health (DFAT), John Leigh; Pembina Wilayah Provinsi NTT, Usman Sumantri dan Ascobat Gani.
Desentralisasi Pemerintahan telah membawa angin perubahan yang juga berdampak kepada upaya memperkuat Sistem Kesehatan di daerah. Acara yang terselenggara melalui Program Australia Indonesia for Health Systems Strengthening (AIPHSS) itu, menghadirkan peserta dari Unsur Pemerintah Pusat antara lain Kementerian Kesehatan dan Bappenas, AIPHSS Jakarta dan NTT, BPJS Kesehatan, Observer dari Provinsi Jawa Timur, Papua dan Papua Barat serta Perwakilan peserta dari Kabupaten Sumba Barat Daya, Flores Timur, Ngada dan Timor Tengah Utara. (ayu)